Piye

Pansus I Paparkan Rekomendasi Peningkatan Mutu dan PAD

Pansus I Paparkan Rekomendasi Peningkatan Mutu dan PAD
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan laporan hasil  pembahasan terhadap Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Lombok Tengah Tahun Anggaran 2016, rabu (3/5).

Sidang paripurna Penyampaian laporan dari pansus I DPRD Loteng  itu, di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Loteng, H.Ahmad Fuadi dan dihadiri oleh Wakil Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri, unsur pimpinan dan anggota DPRD Loteng, serta Kepala SKPM Loteng.

Ketua Pansus I DPRD Loteng, Suhaimi mengatakan, anggota pansus I DPRD Loteng sudah melakukan pembahasan LKPJ dengan melakukan konsultasi bersama tim penyusun LKPJ dan telah menyepakati mekanisme pembahasan.

Sehingga rekomendasi DPRD ini tidak hanya menjadi formalitas belaka tetapi diharapkan bisa memberikan manfaat dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. "Rekomendasi ini jagan hanya mejadi formalitas semata, silakan jadikan acuan demi perbaikan ke depan," ungkap Suhaimi.

Dari hasil pembahasan yang sudah dilakukan, pansus I DPRD Lombok Tengah dapat menyimpulkan, kebijakan pendapat daerah telah disampaikan secara rinci. Begitu juga dengan rencana upaya yang dilakukan serta pencapaian target PAD, dana perimbagan dan pendapatan lain yang sah. "Target PAD bahkan bisa melebihi mencapai 103 persen, tetapi masih banyak potensi PAD yang harus digali," ungkapnya.

Selain itu juga, beberapa hal yang harus dicermati oleh pemerintah daerah Lombok tengah yakni pengelolaan administrasi PAD terkait retribusi daerah belum tertib.

Rendahnya kinerja pengelolaan retribusi,dan belum diterapkan penegakan hukum terhadap wajib pajak, wajib ritribusi yang menyebabkan kelalaian dalam pembayaran. Terlambatnya pendapatan peraturan besaran pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah. "Ini menjadi PR pemerintah daerah ke depan," tambahnya.

Jika PAD meningkat, maka yamg harus dilakukan selanjutnya adalah peningkatan mutu di masing-masing SKPD terutama berkenaan dengan pelayanan publik. Seperti kesehatan dengan peningkatan mutu tenaga kesehatan, pendidikan dengan mendorong pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dalam kondisi kurang mampu dan kesejahteraan guru honorer dan lainnya. "Ini yang benar-benar harus menjadi prioritas pemerintah agar kualitas hidup masyarakat terjamin, baik kesehatan lebih-lebih pendidikan," tegasnya. (09)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.