Piye

Diskominfo Gelar Bimtek PPID Desa Se_Lobar

Diskominfo Gelar Bimtek PPID Desa Se_Lobar
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Barat (Diskominfo Lobar) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa se-Lobar yang bertempat di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (22/5).

Pantauan Media, Bimtek tersebut diikuti oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Se_Lobar yang merupakan ketua PPID di tingkat Desa.

Mewakili KI Provinsi NTB hadir Wakil Ketua KI yaitu Najamudin Amin, S.Sos., MM. Dalam laporannya, Najamudin menyebut bahwa baru pada tahun 2014-lah desa mendapatkan tempat sebagai entitas yang ada dalam negara yaitu dengan dikeluarkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebelum undang-undang ini, lanjutnya, desa tidak pernah mendapat perhatian khusus baik pada masa orde lama, orde baru maupun orde reformasi hingga tahun 2014 yang berdampak pada tidak pernah desa mendapatkan penganggaran yang layak dari negara. Menariknya, justru pada era kolonial Belanda desa mendapat perhatian dari pemerintah penjajah saat itu.

“Setelah tujuh puluh tahun merdeka baru ada undang-undang desa,” ujar Najamudin.

Bahkan, katanya, undang-undang desa baru muncul setelah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik/KIP (UU Nomor 14 Tahun 2008) lahir enam tahun sebelumnya. Dikatakannya, mengingat pentingnya keterbukaan informasi desa yang ingin diketahui oleh masyarakat desa, maka tim penyusun undang-undang desa dan KIP hampir sama.

“Ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi di desa,” tegasnya.

Bimtek yang diinisiasi oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Bertujuan agar para Sekdes mengetahui prosedur, hak dan kewajiban desa terhadap informasi mengenai desa dan untuk mem-back up besarnya anggaran dan tanggung jawab yang diemban oleh desa saat ini.

“Karena kita ingin kawal anggaran desa,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Asisten II Sekretariat Daerah Lobar, Drs.H. Poniman mewakili Bupati H. Fauzan Khalid yang sedang ada acara lain, menyebut UU Desa menegaskan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah berdasarkan asas keterbukaan yang bermakna Pemerintahan Desa harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dijelaskan Poniman, UU Desa juga menyebutkan sejumlah hak yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan desa seperti informasi kegiatan desa, anggaran, mapun pengawasan.

"sekdes selaku ketua PPID desa wajib menyediakan dan memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat yang ada di desa." Jelasnya

Oleh karena itu, lanjutnya, sekdes perlu mengetahui hak masyarakat, kewajiban desa dan prosedurnya dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Itulah yang menjadi alasan diselenggarakan Bimtek tersebut.

“Saya berharap kepada peserta untuk dengan sungguh-sungguh mengikuti Bintek ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pemerintah Desa dalam mengelola/ melayani permohonan informasi di desa”, ujarnya.

Ditambahkan Poniman, bukan rahasia umum lagi bahwa desa yang memegang anggaran yang cukup besar saat ini sering menjadi sorotan. Anggaran di desa besar tetapi sering tidak dapat memberikan informasi secara benar dan terbuka kepada masyarakat.

“Kadang kita (pemerintah desa, red) sudah bekerja tapi dianggap tidak bekerja, maka ini (Bimtek, red) adalah awal menunjukkan kerja yang baik dengan memberikan informasi kepada masyarakat,” ujar Poniman.

Ditegaskannya, kalau sekdes sudah bekerja dengan baik dan terbuka termasuk menyangkut informasi kepada masyarakat, maka kalaupun ada orang-orang yang curiga, maka kecurigaan mereka bisa dibantah dan dijawab.

“Kalau sudah demikian, tidak akan ada yang mengatakan kita menutup-nutupi apa yang kita kerjakan,” pungkasnya. (01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.