Piye

Bupati Minta Bendungan Meninting Dibiayai Pusat

Bupati Minta Bendungan Meninting Dibiayai Pusat
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid meminta agar pembangunan bendungan di Meninting, Kecamatan Batulayar segera terealisasi. Tahun 2018 mendatang, bendungan ini akan dimulai pelaksanaan pembangunannya. Hal ini, dikaitkan juga dengan sinergitas dan konsen terhadap persoalan air di Lobar.

“Kalau bicara agama, air ini sebenarnya sumber kejadian kita. Bahkan tanah pun sumbernya air dan perlu kita jaga,” paparnya saat memberikan arahan pada kegiatan Sinergitas Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Peran Serta Masyarakat di Halaman kantor Dinas PU PR, Selasa (9/5).

Menurut Fauzan, ada tiga aspek masalah air yang disinggung saat itu. Ketiga aspek itu kata dia adalah, masalah hulu, hilir dan antara hulu dan hilirnya. Ketiga hal ini diminta Fauzan untuk dijaga bersama.

“Tentu kita punya kewajiban untuk menjaga sumber daya air yang ada,” pesannya.

Terkait bendungan Meninting lanjutnya, merupakan salah satu prioritas pertama di NTB. Di satu sisi boleh senang, namun di sisi lain bisa juga susah, karena kaitannya dengan pembebasan lahan.

“Saya ingin mudah-mudahan bisa menghadap Pak Menteri,” harapnya dihadapan Kepala Balai BWS Nusa Tenggara I, Kabid SDA DPU PR NTB, Kepala Balai PSDA Pulau Lombok, Ketua GP3A, P3A, Pengamat Pengairan serta seluruh keluarga besar DPU PR Lobar.

Dalam rangka realisasi pendanaan, tidak saja diharapkan sumbernya dari Kemeterian PU, melainkan juga bisa “menodong” Kementerian Keuangan. Diharapkan, semua soal pembebasan lahan menjadi tanggungan pusat.

Fauzan berkata seperti itu bukan tanpa alasan,  Karena bagi daerah,  uang Rp.25 milyar merupakan jumlah yang cukup besar. Bahkan jumlah dana sebesar ini, bisa digunakan untuk membangun jalan sekian kilometer.

“Tapi bagi pemerintah pusat tidak ada artinya,” sentak bupati.

Untuk sementara lanjutnya, memang 25 persen dibebankan bagi pemerintah Lobar. 25 persen lagi merupakan beban provinsi NTB. 50 persen lagi merupakan tanggungan pemerintah pusat. Namun walau demikian, pihak daerah, siap membantu kepada masyarakat yang memiliki lahan disekitar bendungan.

“Itu untuk dana pembebasan lahan, tapi mudah-mudahan total seluruhnya menjadi beban pemerintah pusat,” harapnya

Di tempat yang sama, kepala Dinas PU PR Lobar, Ir. I Made Arthadana mengemukakan, terkait pembangunan bendungan Meninting, dibiayai oleh kementerian PU PR melalui Dirjen SDA. Realisasinya melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I.

Menurut dia, bendungan Meninting ini siap dilaksanakan tahun 2018 mendatang. Cuma persoalannya saat ini kata Arthadana, adalah penyediaan lahan. Ini fokus baik daerah genangan maupun titik-titik dan akses jalan masuk. Sedangkan untuk relokasi penduduk sekitar bendungan, diakui Arthadana tidak terlalu banyak. Tapi pihaknya bersama pemda Lobar akan memebentuk tim. Tujuannya untuk penanganan relokasi penduduk.

“Rumah dan penduduk yang terkena tentu akan diambil langkah selanjutnya untuk relokasi, danTentu SKPD terkait seperti Dinas Pengelolaan Aset menjadi tim inti,” lanjutnya.

Terkait luas lahan yang dibutuhkan, mencapai sekitar 114 Hektar. Sedangkan untuk pendanaannya, tentu ada tim appraisal yang akan mengkalkulasi, baik dari perhitungan biaya lahan, relokasi serta biaya-biaya lainnya. Setelah tim ini bekerja, mengkalkulasi menurut perhitungannya, barulah diketahui berapa duit yang dihabiskan.

“Khusus untuk bendungannya saja, saya perkirakan sekitar Rp.40 milyar,” pungkasnya. (01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.