Piye

TGB Instruksikan SKPD Berikan Pelayanan Publik Maksimal

TGB Instruksikan SKPD Berikan Pelayanan Publik Maksimal
SuaraLombok.com | Mataram - Rekomendasi Ombudsman RI yang menyatakan pelayan publik di NTB belum maksimal mengusik banyak pihak termasuk Gubernur NTB, Dr. K.H.M. Zainul Majdi yang langsug mengevaluasi satu persatu SKPD, kepala Dinas, Badan dan Biro-Biro lingkup pemerintah Provinsi NTB dalam Rapat Pimpinan (Rapim-Red) dengan seluruh kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur, Jum’at 28/04/2017.

Ujian tersebut terkait dengan upaya yang dilakukan pejabat tersebut, menindaklajuti hasil temuan dan rekomendasi Ombudsman RI, tentang belum maksimalnya pelayanan publik oleh SKPD. Dari 10 SKPD yang diassesment Ombudsman RI pada bulan agustus 2016 lalu, ada 5 SKPD yang raportnya kuning. Artinya tingkat layanannya masih berada dibawah standart kepatuhan alias lelet.

Selain menguji masalah standarisasi layanan publik, Gubernur yang lebih akrab disapa TGB itu, juga menyoroti tampilan dan isi website tiap-tiap SKPD. Sebab website merupakan bagian dari bentuk layanan publik dan komitmen transparansi atau kejujuran dalam menjalankan program dan kegiatan. Juga mengevaluasi serapan anggaran dan kinerja program tiap-tiap SKPD.

Menanggapi penjelasan dari para Pejabat tersebut, gubernur menegaskan agar dipastikan pelayanan publik itu berjalan dengan baik. Para pejabat harus sungguh-sungguh menindaklanjuti dan memperbaiki pelayanan yang direkomendasikan oleh Ombudsman. Oleh karena itu, perbaikan kinerja layanan publik SKPD harus dibuktikan pada hasil rekomendasi Ombudsman berikutnya. “Tidak boleh ada lagi yang raport-nya merah atau kuning. Semuanya harus bernilai diatas 80 atau diatas 90”, tegas TGB.

Menurutnya, rekomendasi Ombudsman tersebut merupakan masukan penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan rekomendasi tersebut, berarti Ombudsman memiliki niat baik untuk membantu pemerintah daerah, sehingga dengan perbaikan pelayanan, citra pemerintah dan kepercayaan masyarakat akan meningkat. Meskipun ada beberapa SKPD yang sudah berkomunikasi intensif dengan Ombudsman, namun Gubernur meminta untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang kuat demi perbaikan pelayanan. Sehingga, pada laporan Ombudsman yang akan datang, tidak ada lagi SKPD yang dinilai kurang memenuhi standar pelayanan.

Dalam rapim tersebut Gubernur memberikan instruksi khusus kepada para kepala SKPD dan jajarannya untuk terus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui teknologi informasi internet dan website yang merupakan situs resmi pemerintah.

Gubernur meminta, Website SKPD yang selama ini tidak aktif dan jarang di-update, agar segera diaktifkan dan mengisinya dengan konten-konten informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. SKPD juga diminta aktif dalam penyebarluasan informasi melalu jejaring media sosial seperti facebook, instagram, twitter dan youtube.

“Saya minta cara penyajian di website tersebut lebik interaktif. Ini akan kita evaluasi di setiap Rapat Pimpinan,” Pungkas TGB. (02)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.