Piye

Pengaduan Pelayanan Publik di NTB Terus Meningkat

Pengaduan Pelayanan Publik di NTB Terus Meningkat
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Workshop sehari dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik digelar Ombudsman RI dihadiri ratusan perwakilan ombudsman seluruh Provinsi di Indonesia, jajaran muspida termasuk Gubernur NTB, DR. K.H.M. Zainul Majdi yang turut hadir bersama perwakilan dari Comonweath Ombudsman Australia, para akademisi, LSM dan juga awak media digelar di Senggigi, Kamis (20/04)

Seminar membahas sejumlah isu penting terkait persoalan pengaduan atau laporan masyarakat tentang pelayanan publik dan bagaimana komitmen pemerintah dalam penanganan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPPPPN) yang saat ini dirasakan masih belum maksimal dan perlu penyempurnaan dalam aplikasinya ke depan.

“Lapor ke Ombudsman itu mestinya setelah laporan  mekanisme penyelesaian secara internal itu telah mentok, baru bisa ke ombudsman, masyarakat kita kan kadang kadang tidak paham itu. Memang kendala di institusi itu adalah bagaimana memanage laporan, di ombudsman sendiri laporannya tiap tahun terus meningkat,” ungkap ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai di kepada Suara Lombok usai membuka acara.

Zulian sendiri membeberkan secara nasional tingkat pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dari hari ke hari bahkan tahun ke tahun terus meningkat, ini menunjukkan sikap indikasi kepuasan masyarakat atas pelayanan publik masih perlu disempurnakan. Khusus di NTB sendiri Zulian juga menunjukkan data peningkatan dari tiga tahun terakhir saja laporan yang masuk ke ombudsman terus meningkat pesat.

Untuk data tahun 2015 jumlah pengaduan yang masuk ke Ombudsman NTB mencapai 6859 laporan, pada tahun berikutnya 2016 meningkat menjadi 9030, dan pada tahun 2017 total pengaduan mencapai 20.000 lebih yang terfokus pada dua sektor pelayananan yakni layanan publik di pemerintahan, serta di sektor pertanahan.

“Angka ini menunjukkan angka kepuasan publik di NTB terhadap pelayanan pemerintah kepada warga masih jauh dari kata sempurna, karena lebih jauh NTB ini berkategori sedang, dan ke depan meski mendapat pengawasan,” pungkasnya.

Terkait kiat untuk memaksimalkan peran dan fungsi pelayanan di NTB, Zulian menjawab dengan singkat. “ Persoalan tata kelola dan mental aparatnya perlu terus ditingkatkan berikut integritas aparat pemerintah di NTB juga harus didorong kearah yang lebih professional,” pungkasnya. (02)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.