Piye

Pastikan Pelayanan Publik Maksimal, TGB Uji Semua Kepala SKPD

Pastikan Pelayanan Publik Maksimal, TGB Uji Semua Kepala SKPD
SuaraLombok.com | Mataram - Guna memastikan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menguji satu persatu Kepala Dinas, Badan dan Biro-Biro lingkup pemerintah Provinsi NTB. Ujian tersebut terkait dengan upaya yang dilakukan pejabat tersebut, menindaklajuti hasil temuan dan rekomendasi Ombudsmen RI, tentang belum maksimalnya pelayanan publik oleh SKPD. Dari 10 SKPD yang diassesment Ombusmen RI pada bulan agustua 2016 lalu, ada 5 SKPD yang raportnya kuning. Artinya tingkat layanannya masih berada dibawah standar kepatuhan alias lelet.

Selain menguji masalah standarisasi layanan publik, Gubernur yang lebih akrab disapa TGB itu, juga menyoroti tampilan dan isi website tiap-tiap SKPD. Sebab website merupakan bagian dari bentuk layanan publik dan komitmen transparansi atau kejujuran dalam menjalankan program dan kegiatan. Juga mengevaluasi serapan anggaran dan kinerja program tiap-tiap SKPD.

Evaluasi tersebut berlangsung saat Rapat Pimpinan dengan seluruh kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur, Jum’at (28/4). Diawali dengan meminta penjelasan dari Kadis Perpustaan Daerah, Gubernur menanyakan apa yang sudah dilakukan terkait dengan layanan perpustakaan untuk penyandang dissabilitas, penyediaan ruang baca yang refresentatif serta layanan kartu perpustakaan. Hal itu dijelaskan Kadisperpus bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Ombudsmen. Hasilnya, kata dia berdasarkan hasil simulasi sementara, nilai layanannya telah mencapai kategori baik atau diatas 80. Hanya penyediaan ruang baca bagi dissabilitas yang ada dilantai II gedung Perpustakaan daerah masih sedang dicarikan solusinya, terang kadis Perpustakaan daerah, H.Saswadi. Selanjutnya, pertanyaan yang hampir sama disampaikan kepada Kadis pertanian, Kadis kesehatan, Kadis Sosial, Kadishub, Kaban Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu serta Kadis Dikbub, Moh Suruji.

Pada prinsipnya SKPD telah melakukan langkah proaktif untuk memperbaiki pelayanan yang menjadi tangung jawab SKPD masing-masing. Mereka semua mengaku sudah melakukan koordinasi dan simulasi pelayanan publik dengan ombudmen, sehingga dapat diukur perbaikan layanannya.

Menanggapi penjelasan dari para Pejabat tersebut, gubernur menegaskan agar dipastikan pelayanan publik itu berjalan dengan baik. Para pejabat harus sungguh-sungguh menindaklanjuti dan memperbaiki pelayanan yang direkomendasikan oleh Ombudsmen. Oleh karena itu, perbaikan kinerja layanan publik SKPD harus dibuktikan pada hasil rekomendasi Ombudsmen berikutnya.  “Tidak boleh ada lagi yang raport-nya merah atau kuning. Semuanya harus bernilai diatas 80 atau diatas 90”, tegas TGB.

Menurutnya, rekomendasi Ombudsmen tersebut merupakan masukan penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan rekomendasi tersebut, berarti Ombudsman memiliki niat baik untuk membantu pemerintah daerah, sehingga dengan perbaikan pelayanan, citra pemerintah dan kepercayaan masyarakat akan meningkat.Meskipun ada beberapa SKPD yang sudah berkomunikasi intensif dengan Ombudsman, namun Gubernur meminta untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang kuat demi perbaikan pelayanan. Sehingga, pada laporan Ombudsman yang akan datang, tidak ada lagi SKPD yang dinilai kurang memenuhi standar pelayanan. (02)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.