Piye

Dewan Klaim Predikat WTP Tak Sebanding Dengan Kemiskinan Yang Terus Meningkat

Dewan Klaim Predikat WTP Tak Sebanding Dengan Kemiskinan Yang Terus Meningkat
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Meningkatnya angka kemiskinan sebanyak 0,2% menjadi catatan tersendiri Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Yang membuat beberapa menyoroti hal tersebut, bagaimana tidak, Predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai tolak ukur telah mantapnya administrasi keuangan terus di dapat Kabupaten Lombok Barat (Lobar), namun predikat tersebut tidak sebanding dengan program pengentasan kemiskinan.

Wakil Ketua I DPRD Lobar Multazam Menkritisi, Predikat WTP yang didapatkan Pemda Libar sangat tidak sebanding dengan Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemda Lobar yang terus meningkat, seharusnya pemda bisa mengimbangi prestasi yang didapatkan dengan keberhasilan dari program - program yang dicanangkan.

"Harusnya dilakukan keseimbangan antara keberhasilan pengelolaan keuangan dengan program yang disasar masyrakat." harapnya

Lanjut Multazam, Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemda masih belum maksimal karen pemda lebih prioritaskan administrasinya, hal ini menjadi salah satu faktor program pengentasan kemiskinan tertinggal dan kemiskinan meningkat.

"Bupati harus mengevaluasi SKPD terkait, sehingga kedepannya angka kemiskinan bisa ditekan menurun." harapnya

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar H Syaiful Ahkam tidak mengilah terkait naiknya angka kemiskinan tersebut, Namun ia menjelaskan bahwa Predikat WTP dan Upaya Pemkab Lobar untuk Mengentaskan kemiskinan tidak bisa dibandingkan secara paralel.

"WTP plus Dana Rakca dan Maturitas SPIP level 3 itu terkait dengan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan Pemerintahan." Paparnya.

Semua dicapai saat tahun sulit 1 tahun kepemimpinan Bupati H Fauzan Khalid pasca distrust yang dialami Lobar pada akhir tahun 2015, Sedangkan program pengentasan kemiskinan merupakan program yang berkelanjutan dan disadari progran tersebut masih belum maksimal karena dipengaruhi oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan kondisi keuangan di APBN yang berpengaruh signifikan terhadap APBD.

"Meningkatkatnya angka kemiskinan sebanyak 0,2%  dari 17,11 menjadi 17,38% kemiskinan sesungguhnya bukan potret kemiskinan tahun 2016, tapi data yang dikeluarkan pada tahun 2016 yang mnjadi gambaran keadaan tahun 2015, mengingat pada tahun 2014 Lobar pilkada." Tandasnya. (01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.