Piye

PU Kelimpungan Hibah Provinsi Belum Kelar

PU Kelimpungan Hibah Provinsi Belum Kelar
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Pembangunan kantor bupati baru yang berlokasi di lahan Produksi Tanaman Pangan (PTP) Puyung masih belum jelas, Pasalnya, hingga kini pemerintah provinsi masih belum mengeluarkan surat hibah tanah milik Pemprov itu ke Pemkab Loteng.

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Loteng, HL. Firman Wijaya mengemukakan, pihaknya masih belum berani memulai proses pembangunan akibat lambatnya provinsi mengeluarkan surat hibah yang dimaksud, Padahal, sebelumnya Dinas PUPR yang sebelumnya bernama Dinas PU-ESDM sempat menargetkan pembangunan kantor bupati akan dimulai pada awal Februari 2017 dengan proses tender dimulai pada pertengahan Januari.

“Masih belum ada surat resminya, bagaimana kami mau mulai,” ungkapnya.

Dikatakan, pihaknya sebenarnya meminta lahan seluas 10 hektare dari Provinsi, Namun hingga kini, masih belum ada kepastian berada hektare yang akan diberikan kepada Pemkab Loteng sebagai lokasi pembangunan, Belum jelasnya luas tanah yang akan diberikan oleh Pemprov ternyata tidak dikhawatirkan oleh PUPR. Alasan Firman, luas tanah yang akan digunakan sebenarnya hanya 2,4 hektare saja dengan estimasi ukuran selebihnya akan dijadikan taman kota.

“Karena bagaimanapun juga, rancangan bangunan yang sudah dibuat oleh pihanya tidak akan berubah meskipun luas tanah yang akan diberikan berkurang dari permohonan, Yang penting tidak kurang dari 2,4 hektare seperti luas tanah kantor bupati sekarang,” ucapnya.

Meski belum ada surat hibah, lanjut dia, pihaknya akan tetap melaksanakan proses tender sebelum penerbitan surat hibah itu, karena tender proyek dini dilaksanakan sedini mungkin berkaitan dengan waktu pelaksanaan yang akhirnya diperkirakan dilaksanakan pada pertengahan tahun dengan ketentuan pelaksanaannya menggunakan sistem tahun jamak atau tender kunci.

“Untuk proses tender dini, pihaknya sedang melaksanakan koordinasi bersama Bidang Pembangunan Dinas PUPR dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Loteng, Pihaknya tidak ingin main-main terkait proses tender dini ini dan dipastikan akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.

Mengenai hal ini, ia mengaku tidak khawatir karena diperbolehkan secara aturan. Hanya saja, pada proses tender itu akan ada klausul yang menyatakan bahwa pelaksanaan akan dilaksanakan setelah surat hibah diberikan Pemprov. Tender dini rencananya akan dilaksanakan dalam sepekan atau dua pekan mendatang.

“Yang penting sudah dapat perusahaannya dulu, pengerjaan ya setelah keluarnya surat hibah,” tandasnya. (09)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.