Piye

Over Kapasitas, Dewan Minta Regulasi Ritel Modern Dikaji Ulang

Over Kapasitas, Dewan Minta Regulasi Ritel Modern Dikaji Ulang
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Sekarang ini, waralaba di Kabupaten Lombok Barat sudah menjamur. Bahkan lebih dari dua ritel di setiap kecamatan di Lobar sudah bisa dijumpai. Namun pernahkah terpikir, bahwa kehadiran ritel modern tersebut memiliki dampak positif dan negatif.

Disatu sisi menguntungkan masyarakat dalam kemudahan berbelanja. Namun sisi lain para pedagang kecil, pedagang bakulan, dan pedagang asongan makin “menjerit”.

Terkesan, kehadiran ritel modern semacam alfamart dan indomart menjadi masalah besar bagi para pedagang dengan modal pas-pasan. Mereka jelas kalah bersaing dari segi apapun. Baik modal, produk serta menejemen pasarnya.

Anggota Komisi II DPRD Lobar Hj Nurhidayah pun angkat bicara terkait permasalahan ini. Poltikus Partai Gerindra itu dengan tegas meminta pihak eksekutif mengkaji ulang regulasi soal ritel modern di Lobar. Bahkan dia meminta ditutup karena sudah dianggap sudah over kapasitas.

”Tutup saja kalau sudah melebihi 40 unit. Karena di Perbup sudah ditekankan seperti itu,” tegasnya, Kamis (9/3).

Diterangkan, dalam Perbup yang “ditelurkan” 2016 lalu ada poin yang menegaskan batasan maksimal retail modern di Lobar 40 unit. Jatah 40 unit itu pun bukan hanya untuk Alfamart dan Indomart yang sejauh ini mendominasi.

”Itu untuk semua jenis retail, bukan Alfamart atau Indomart saja,” tegasnya.

Menurutnya, kehadiran ritel modern lebih banyak berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Apalagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sejauh ini sudah mulai mengeluh, pendapatan mereka menurun drastis. 

”Itu seharusnya menjadi pertimbangan pihak Dinas Perindag membatasi keberadaan pasar modern itu,” imbuhnya.

Sebagai tindak-lanjut Komisi II DPRD Lobar akan memanggil Dinas Perindag untuk melakukan koordinasi. Meminta menyiapkan regulasi yang lebih memihak ke pedagang kecil.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar Agus Gunawan menegaskan soal ritel modern sudah ada Perbup yang mengatur. Terkait dengan semakin menjamurnya ritel modern, ditegaskan pihaknya juga kendalikan. 

”Kita tidak bisa menampik, tapi fungsi pemerintah bagaimana melindungi pedagang kecil. Kita tetap mengendalikan berdasarkan ketetentuan regulasi,” tegasnya.

Adapun beberapa poin dalam regulasi itu, jelas mantan Kepala Dinas Kehutanan ini seperti letak pembangunan minimal 500 meter dari pasar, kemudian merekrut tenaga lokal dan dana CSR yang mendukung pedagang-pedagang kecil.

”Ada tambahan lagi, mulai tahun ini 30 persen produk IKM ataupun UKM kita harus terakomodir,” tegasnya.

Terkait regulasi baru tersebut pihaknya sudah memanggil dua menejer ritel modern di Lobar yakni Alfamart dan Indomart. Pihanyak meminta mulai tahun ini wajib membuat semacam display untuk memasarkan produk lokal kepada masyarakat. Momentum pasar murah untuk menyambut HUT Lobar sekitar tanggal 24 Maret digunakan untuk melaunching.

”Nanti ada tulisan, ayo pakai produk Lobar,” katanya.

Terkait ada anggapan bahwa ritel modern hanya berdampak negatif bagi masyarakat, menurut Agus tergantung sudut pandang, perspektif masing-masing orang. 

Bagaimanapun, keberadaan ritel modern juga sangat dibutuhkan oleh usaha industri rumahan. Sebagai wadah untuk memasarkan produk mereka. Karena itu pemerintah mengendalikan lewat regulasi, diharapkan tidak mematikan usaha kecil.

Seperti diketahui, keberadaan pasar modern di Lobar sejauh ini cukup banyak. hampir merata disetiap kecamatan, bahkan sudah masuk desa. (01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.