Piye

Kejaksaan Belum Dilibatkan Jadi Pendamping Desa

Kejaksaan Belum Dilibatkan Jadi Pendamping Desa
SuaraLombok.com | Lombok Timur - Seringkali terkuak kasus yang terjadi dalam pengerjaan proyek fisik dikalangan Desa, membuat pihak kejaksaan pantas dijadikan sebagai pendamping dalam pengerjaanya, namun sangat disayangkan, hingga saat ini, Para Kepala Desa Se-Kabupaten Lombok Timur belum melibatkan pihak Kejaksaan dalam pendampingan mengenai proyek fisik tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Selong, Tri Cahyo Hananta menegaskan, Hingga saat ini, pihaknya belum dilibatkan oleh para Kades dalam hal pendampingan proyek - proyek yang ada tersebut, padahal, pihaknya sangat terbuka untuk memberikan pendampingan mengenai masalah proyek yang ditangani semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lotim. Termasuk juga para Kades karena memiliki banyak proyek.

"Sampai saat ini kejaksaan belum dilibatkan oleh para Kades dalam pendampingan mengenai proyek," tegasnya.

Namun hal tersebut tidak menjadi sebuah persoalan, karena pihaknya tidak ada kewenangan untuk memberikan penekanan kepada semua SKPD dan Desa untuk melakukan pendampingan dengan kami, toh juga telah ada Tim yang telah dibentuk seperti, Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Namun walau demikian, jika ada yang memintanya untuk melakukan pendampingan,  pihaknya selalu siap, dan yang perlu dicatat, kami tidak ada memungut biaya (Gratis), karena ini merupakan tugas kami," kata Cahyo.

Lebih lanjut Kejari menambahkan, Hingga saat ini, sudah ada beberapa SKPD yang telah meminta pendampingan kepada kami dan langsung kami bantu. Diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dengan proyek dermaga, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R.Soejono Selong, paket sandang pangan dan Dinas Pertanian dengan proyek pengadaan cabai.

"Hanya baru itu yang sudah kami berikan pendampingan sedangkan yang lain masih belum, karena TP4D ini masih baru," tandasnya. (10)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.