Piye

Kades dan BPD Berharap Kecamatan Narmada Segera di Mekar

Kades dan BPD Berharap Kecamatan Narmada Segera di Mekar
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Keinginan untuk percepatan akses layanan publik kembali disuarakan melalui mekanisme pemekaran kecamatan. Hal tersebut menjadi salah satu agenda pertemuan Kamis (02/3) oleh Forum Kepala Desa dan Forum Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Narmada yang berlangsung di Gedung Keserasian Sosial Kantor Desa Golong.

Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari pembahasan usulan hal yang sama di tahun 2012 lalu yang sampai saat ini masih tertunda karena regulasi dan moratorium oleh Pemerintah Pusat. Kali ini pembahasan berlanjut lagi dengan melibatkan seluruh Kepala Desa dan BPD se kecamatan Narmada.

Dari pertemuan tersebut hampir semua Kepala Desa hadir bersama Ketua BPD masing-masing desa. Ketua panitia pemekaran, Kepala Desa Badrain Romi Purwandi mengatakan pemekaran pernah dihembuskan tahun 2012, namun karena aturan pusat yang membuat moratorium tidak ada Pemekaran maka pemekaran diurungkan.

Dengan melihat pengalaman Kabupaten Lombok Timur yang telah memekarkan kecamatan Aikmel dan sudah diberikan rekomendasi oleh Pemerintah Provinsi, maka Forum Kepala Desa dan Forum BPD akan meneruskan perjuangan yang tertunda.

Untuk itu diharapkan kepada seluruh Kepala Desa dan BPD untuk satu tujuan, jelas Romi yang juga menjabat sebagai Sekretaris AKAD Lobar. 

Selain itu, ia juga menambahkan pemekaran bukan bertujuan untuk memisahkan diri tapi untuk pemerataan pembangunan di masyarakat.

Kepala Desa golong H. M. Zaenudin selaku Ketua Forum Kepala Desa Golong selaku sohibul bait kegiatan tersebut menyampaikan alasan lain pemekaran kecamatan. "Kecamatan Narmada dianggap besar karena memiliki 21 desa. Pembangunan belum merata sehingga butuh pemekaran", katanya. Ia meyakini dengan mekarnya Kecamatan Narmada juga dapat mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat tambahnya.

Ketua Forum BPD Lobar Tadjudin, S.Pd juga menyatakan dukungannya untuk pemekaran kecamatan. "Jangan jadikan pemekaran kecamatan menjadi bomerang oleh batas wilayah, namun diharapkan menjadi proses pembangunan yang lebih cepat", jelasnya.

"Pemekaran bertujuan mempercepat dan mempermudah pemerataan pembangunan termasuk akses jalan. Ini juga untuk anak cucu kita kedepan. Semakin sedikit wilayah yang dipimpin maka semakin bagus, dan kalau bukan sekarang kapan lagi", katanya.

Pemekaran ini bukan keinginan tapi suatu kebutuhan, untuk itu harap Sabirin mendapat dukungan dari semua Kepala Desa dan BPD agar pemekaran kecamatan bisa direalisasikan. Sabirin menegaskan siap untuk mengawalnya.

Untuk mempercepat pengurusan administrasi, Kamarudin, S.IP dengan didukung semua yang hadir agar membuat panitia kecil baik di tingkat Kecamatan dan Desa agar secara teknis bisa cepat diselesaikan. Di samping itu, mereka juga meminta agar anggota DPRD Lobar harus dilibatkan.

Setelah semua menyetujui rapat yang dihadiri sekitar 50 orang pun berakhir dengan menindak lanjutinya dengan melakukan study banding ke Kabupaten Lombok Timur, yang rekomendasi pemekarannya sudah direstui oleh Pemerintah Provinsi NTB. (01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.