Piye

Forum PRB Lobar Gelar Tajuk Penyusunan Draf Rencana Kerja

Forum PRB Lobar Gelar Tajuk Penyusunan Draf Rencana Kerja
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Forum Pengurangan Resiko Bencana Lombok Barat (Forum PRB Lobar), sejak dini sudah mulai pasang rencana aksi. Rabu (15/3), lembaga sosial yang baru berumur dua tahun ini menggelar pertemuan dengan seluruh anggotanya, Pertemuan dengan tajuk penyusunan draf rencana kerja ini dihadiri oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, H. Moh. Najib, Ketua Forum PRB Lobar, Sulhan Muhlis Ibrahim yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD serta sejumlah SKPD terkait sebagai anggota FPRB.

Dalam kesempatan itu, Ketua Forum PRB Lobar, Sulhan Mukhlis Ibrahim memaparkan pihaknya ke depan akan merevisi lagi beberapa program yang berkaitan dengan pengurangan resiko bencana. Yang dimana tujuan dari revisi ini dilakukan, terutama pada program yang melekat pada sejumlah SKPD, termasuk pada anggota yang berasal dari unsur perusahaan, diharapkan nantinya akan mampu melahirkan sinkronisasi antara forum dengan program yang ada di SKPD masing-masing. 

“Kita berharap, ke depan ada koordinasi antara SKPD dengan Forum, sehingga masing-masing tidak berjalan sendiri-sendiri,” harap Wakil Ketua DPRD Lobar ini.

Dengan adanya koordinasi ini, forum sendiri bisa melakukan advokasi dan ikut serta dalam program PRB, sehingga di lapangan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan pada saat pra bencana, antisipasi bencana maupun pasca bencana. Pertemuan ini difasilitasi dan diinisiasi juga oleh USAID dan World Neighbours, dua lembaga sosial kemasyarakatan dari luar negeri. Selain itu, ada pula PT Bank NTB dan sejumlah perusahaan yang sudah siap bekerja sama, turut bergabung dalam rangka kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) mereka.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, HM Najib mengemukakan, antara forum PRB dan BPBD boleh dikatakan satu rumpun dan memiliki posisi yang cukup strategis, Dengan adanya forum ini, Najib berharap Forum PRB Lobar akan mampu menjadi mitra terdepan dalam menghadapi kemungkinan bencana. Sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat, maka dukungan dana untuk PRB ini tidak hanya berada pada SKPD, melainkan semua pada lini lembaga atau perusahaan pemerintah maupun swasta. 

“Soal dana ini pun perlu menjadi kesepakatan kita bersama,” tandasnya.(01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.