Piye

Forum Dialog Pemerintah Dengan Masyarakat dan Partai Dibuka Wagub NTB

Forum Dialog Pemerintah Dengan Masyarakat dan Partai Dibuka Wagub NTB
SuaraLombok.com | Mataram - Wakil Gubernur NTB H. Muhammad Amin SH. MSI membuka secara resmi forum dialog pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik dengan tema “Sinergisitas Kesbangpol dengan Partai Politik dalam meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik” di Hotel Lombok Raya (31/ 03).

Acara yang dihadiri Kepala Kesbangpol Provinsi dan Kaban/Kakan Kebangpol Kab/Kota Wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta merupakan momentum yang sangat strategis dengan hadirnya jajaran Kesbangpol, baik Provinsi maupun Kabupaten Kota dan sangat penting sebagai suatu upaya untuk mendukung keberadaan partai politik untuk menguatkan kelembagaan fungsi dan peran partai politik dalam kehidupan bernegara.
  
Dalam hal ini Pemerintah bersama dengan DPRI RI melakukan penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dengan harapan kedepan akan tercipta sistem politik yang demokrasi guna mendukung sistem presidensil yang efektif di sisi lain partai politik merupakan cerminan akan hak warga negara.

Melalui acara tersebut diharapkan pembentukan partai politik merupakan cerminan akan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat menjadi wujud komitmen seluruh pengurus partai politik dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Dalam hal ini transparansi menjadi hal yang sangat perlu, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat pusat. Jika budaya ini sudah dibiasakan maka manajemen partai politik yang baik dan modern dapat berjalan dengan benar.

Pemerintah tengah berupaya untuk melakukan kajian kanaikan bantuan keuangan dengan cara mengubah rumusan atau formula yang telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, dengan menambah variabel anggaran untuk pendidikan politik, sesuai amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011.

Dari sejumlah negara demokrasi yang sudah mapan, bantuan partai politik dari anggaran negara merupakan instrumen yang sangat signifikan untuk membangun partai politik sehingga diharapkan partai politik dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam membangun proses politik demokrasi.

Wakil Gubernur NTB H. Moh. Amin, S.H M.Si dalam hal ini berharap agar forum Dialog ini dapat membahas dan mendiskusikan beberapa hal antara lain, mencari alternatif besaran keuangan partai politik yang sesuai dengan aturan dan ketentuan serta implementasi Permedagri Nomor 6 tahun 2017 yang menjadi acuan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik.  (02)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.