Piye

DPRD Klaim Ada Kejanggalan Penjualan Aset Lobar Di Kota Mataram

SuaraLombok.com | Lombok Barat - Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) hingga saat ini masih mempertanyakan sistem penjualan aset Lobar yang di Kota Mataram pada tahun 2012 lalu. Kejanggalan penjualan aset ini mulai sejak awal saat Pemda meminta persetujuan DPRD.

Pemda sendiri mengusulkan penjualan aset di Kota Mataram dengan alasan menutupi defisitif fiscal saat itu mencapai Rp. 32 miliar. Sehingga DPRD pun menyetujui aset tersebut dijual. Namun ia melihat pada proses penjualan aset tersebut ada gejala dan upaya untuk melakukan semacam pelanggaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini katanya, justru tidak sejalan dengan niat baik Pemda menutupi defisit anggaran.

Wakil Ketua Komisi I membidangi Pemerintahan dan Aset, HL Muhammad Ismail, mengatakan, berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 2004, secara tegas bahwa pemindah-tanganan aset diduga ilegal karena telah melanggar keputusan DPRD Lombok Barat Nomor 10/Kep/DPRD/2010, tentang persetujuan penjualan aset daerah Lombok Barat yang akan dijual ke kota Mataram dan ditindaklanjuti dengan surat walikota Mataram nomor 66/020/UM/11/2011 tanggal 28 Februari 2011 perihal penawaran pembelian aset.

Lalu Muhammad dengan tegas menyatakan bahwa penjualan aset tersebut diduga illegal. Sebab mengacu keputusan DPRD nomor 10/KEP./DPRD/2010 tertanggal 17 Mei 2010 tentang persetujuan penjualan Aset Lobar yang bersertifikat yang ada di Kota Mataram.

“Akan tetapi faktanya, justru ada aset yang tidak bersertifikat (diluar bersertifikat) justru dijual. Setahu saya dalam persetujuan itu ada 14 titik yang disetujui, kok jadi 17 titik, jadi ini kan illegal namanya,”tegasnya.

Selama proses pembahasan hingga terbitnya persetujuan dewan saat itu, politisi PDIP ini melihat banyak kejanggalan. Kejanggalannya, Pemda mengusulkan penjualan aset bersertifikat tanpa ada lampirkan data aset menyangkut jumlah, lokasi, luas, nomor sertifikat dan gambaran nilai pasar aset yang akan dijual. Pemda saat itu, tidak melengkapi data pada waktu pembahasan penjualan aset tersebut di dewan.

“Justru Pemda melengkapi data itu di belakang hari, setelah penjualan aset itu disetujui dewan, Mulai proses awal penjualan ini sangat janggal, kita diminta menyetujui cek kosong tanpa data,” tandasnya. (01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.