Piye

Dewan Desak Pemkab Bubarkan Pol PP

Dewan Desak Pemkab Bubarkan Pol PP
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Banyaknya Peraturan Daerah Lombok Tengah (Perda Loteng) yang selama ini seolah ada namun tiada karena tidak terkawal (ditegakkan) oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) membuat anggota DPRD Loteng gerah dan meminta agar Satpol PP dibubarkan. Senin (27/03).

Anggota DPRD Loteng Komisi II, Supriadi kembali melontarkan komentar nyeleneh, Kali ini dia mendesak Pemkab Loteng membubarkan Sat Pol PP.

"Buat apa, banyak Perda yang tidak bisa ditegakkan," tegasnya.

Supriadi mencontohkan, Perda RTRW nomor 7 tahun 2011 yang mengatur larangan galian C tidak bisa dilaksanakan, Beberapa lokasi seperti Desa Karang Sidemen bahkan Kuta saat ini justru tengah marak dilakukan galian C, tetapi Pol PP tidak berkutik sama sekali.

"Paling alasannya urusan galian C sudah ditangani provinsi, tapi kan kita punya Perda juga yang tidak boleh dilanggar," sambungnya kesal.

Hal senada diungkap Ketua Komisi I DPRD Loteng, M Samsul Qomar yang lebih menekankan pada mahalnya biaya pembuatan Perda.

"Buat Perda itu tidak murah bos, buat apa banyak-banyak tapi tidak bisa ditegakkan," ungkapnya.  (09)
Bersambung.....

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.