Piye

Dana Dam Mujur Terancam jadi Silva

Dana Dam Mujur Terancam jadi Silva
SuaraLombok.com | Lombok Tengah - Rencana pembangunan dam Mujur tampaknya masih mentok pada harapan kepastian dari pemerintah pusat, Bahkan, dana pembebasan lahan yang sempat dianggarkan oleh Legislatif sebesar Rp. 5 Miliar beberapa waktu lalu terancam menjadi silva diakhir tahun anggaran mendatang.

Anggota Komisi I DPRD Loteng, Ahmad Rifai yang menyatakan kekecewaannya terhadap eksekutif karena lambatnya eksekusi dana tersebut, padahal dana tersebut sudah siap untuk dipergunakan.

“Kita anggarkan agar bisa dieksekusi langsung, tapi ini justru terancam jadi sia-sia kalau begini,” ucap Rifai kesal.

Dikatakan Rifai, justru penganggaran itu sebenarnya berlandaskan pada permohonan masyarakat dan persetujuan eksekutif sehingga pihaknya setuju dengan jumlah itu, Meskipun pada dasarnya jumlahnya lebih kecil dari dana pembangunan kantor Bupati baru yang mencapai Rp. 50 miliar setiap tahun anggaran, tetapi sedikit tidak hal itu bisa menunjukan keseriusan legislatif memperjuangkan kepentingan masyarakat Loteng secara umum.

“Saya juga tidak faham kenapa bisa, kalau dana itu bakalan jadi sia-sia, kenapa dulu disetujui,” geramnya. “Kan lebih baik kalau kita anggarkan ke hal yang lain saja kalau begitu,” tambahnya.

Ditemui terpisah, Wabup Loteng, L. Pathul Bahri menjawab jika kendala saat ini sebenarnya bukan pada Pemkab Loteng, melainkan Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, karena Pemkab belum bisa berbuat banyak akibat belum adanya kepastian pembagian tugas dari pemerintah pusat terkait beban yang harus ditanggung.

“Apakah kita dapat 10 atau 20 persen dari total dana, kita belum tahu,” kilah Wabup.

Lebih jauh, Pathul juga mengatakan, kekuatan APBD Loteng untuk pembebasan lahan juga harus dilihat. Meskipun nantinya pemerintah pusat memberikan beban, tetapi apabila tidak sesuai dengan kemampuan harus ditelaah ulang.

“Terkait ancaman dana itu menjadi silva alias akan dikembalikan lagi dan menjadi sia-sia, Pathul mengatakan akan segera berkoordinasi dengan legislatif.” tandasnya. (09)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.