Piye

Waduh ! Cap Kades Diduga Dipalsukan

Waduh ! Cap Kades Diduga Dipalsukan
SuaraLombok.Com | Lombok Tengah - Polemik dana CSR PDAM Loteng dengan jumlah yang tidak sedikit tampaknya menemui titik terang.

Kedatangan tiga kepala desa untuk menggedor kantor PDAM Loteng kemarin menyibak fakta bahwa ternyata tanda tangan salah satu kepala desa diduga dipalsukan salah satu oknum yang bernaung di bawah salah satu kelompok masyarakat.

Kepala Desa Lantan, Ahmad Harun Zain yang menuntut CSR dari PDAM merasa terkejut setelah Dirut perusahaan ini menyodorkan proposal yang dipergunakan lembaga yang menyebut dirinya Kelompok Masyarakat Pengguna Air Bersih atau yang mereka singkat dengan KOMPAS.

“Saya tidak pernah tanda tangan proposal ini,” beber Harun Zain.

Lebih jauh diakui Harun, dirinya memang sempat memberikan mandat kepada salah satu oknum staf di desa untuk meniru tanda tangannya.

Tetapi hal itu hanya berlaku untuk hal surat menyurat yang sifatnya tidak urgen dan tidak berkekuatan hukum. Selain itu, sebelum meniru tanda tangannya, oknum bersangkutan diwajibkan melapor terlebih dahulu kepadanya sebelum melakukan.

“Ini tidak ada laporan sama sekali, dan saya tidak mengizinkan kalau ada urusannya dengan uang atau dengan perkara hukum,” tambahnya menjelaskan.

Mengenai masalah ini, ia akan melakukan upaya hukum untuk mengusut tuntas perkara ini. Apalagi, menurut informasi dari PDAM, pencairan dana CSR ini tidak sekali dilakukan tetapi sudah beberapa kali dengan jumlah yang relatif banyak.

“Yang jadi masalah adalah pertanggung jawaban kami ke masyarakat, sampai sekarang apa yang tertuang di Proposal itu juga tidak dilaksanakan,” kesalnya.

Sementara itu, Dirut PDAM, HL Kitab mengatakan, dalam masalah pencairan dana CSR ini tidak bersalah sama sekali.

Sebab, pihaknya tidak mungkin menelusuri satu persatu keabsahan tanda tangan pejabat yang berwenang yang tercantum di dalam proposal itu.

“Tidak mungkin saya harus tanya satu-satu, benar sudah tanda tangan atau belum kan,” bantahnya.

Bahkan, lanjut dia, jika kembali berbicara tentang dana CSR, seharusnya PDAM hanya berkewajiban memberikan dana sebesar tiga hingga lima persen saja dari keuntungan. Tetapi kenyataannya, pihaknya memberikan lebih dari itu.

Dijabarkan, untuk beberapa waktu lalu, pihaknya mencairkan dana sekitar Rp. 15 juta atau setara sekitar 15 persen dari laba.

Pernah juga pihaknya mencairkan dana hingga 35 persen dari laba bersih yang diterima sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada wilayah yang terkena dampak langsung aktifitas perusahaan.

Sementara itu, anggota DPRD Loteng Dapil BK-BKU, Supriadi yang membawa serta tiga kades untuk menggedor PDAM kemarin meminta agar ke depan, perusahaan menyalurkan dana CSR hanya melalui satu pintu saja yaitu Pemdes setempat.

Hal itu untuk menghindari persoalan serupa di kemudian hari yang pastinya akan merugikan semua pihak, termasuk PDAM dan Pemdes setempat.

“Kami harapkan nantinya, PDAM tidak lagi mencairkan dana CSR ini kalau bukan melalui pemerintah desa,” usulnya.

Pantauan SuaraLombok.Com, usulan ini diterima dan disetujui pihak PDAM yang langsung dihadiri Dirut PDAM, HL Kitab dan Diretek H Sahim serta oleh tiga kepala desa lingkar Utara. (09)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.