Piye

Public Hearing Raperda KIP DPRD Lobar

Public Hearing Raperda KIP DPRD Lobar
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat di masa sidangnya yang pertama menyiapkan Rancangan Perda Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu Peraturan Daerah Inisiatif yang disusun oleh Badan Pembentuk Perda (Bapempada) DPRD di samping Raperda Wisata Halal.

Ketua Pansus Munawir Haris, Memaparkan, Public hearing tersebut tidak sekedar untuk mendapatkan masukan, namun juga untuk memperkaya khazanah materi. Untuk itu, panitia khusus (Pansus)  mengundang banyak stackholders untuk menggelar public hearing terkait dengan materi substantif

"supaya kita tahu batasan keterbukaan informasi seperti di konstitusi kepolisian yang terkait dengan materi penyelidikan maupun penyidikan", paparnya.

Ia juga menyebutkan bahwa acara public hearing ini sendiri menjadi salah satu rangkaian kerja Pansus beberapa waktu lalu dalam melakukan study banding ke Kabupaten Gianyar di Bali.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Lombok Barat H Syaiful Ahkam Mahfudz Menyatakan, Dalam pembahasan tersebut ada satu materi yang krusial dibahas yaitu adanya materi tentang Komisi Informasi Kabupaten yang keberadaannya oleh hampir semua peserta belum krusial dan diperlukan. 

"Sejauh ini belum banyak sengketa informasi yang terjadi, Sehingga keberadaannya perlu dikaji ulang termasuk dengan alasan kebutuhan anggaran," ujarnya

Bahkan dalam tanggapannya, Ia menyatakan bahwa undang-undang keterbukaan informasi publik hanya memastikan bahwa di level provinsi Komisi itu harus ada. Sedangkan untuk Kabupaten bergantung pada kebutuhan daerah.

"Saya juga mengusulkan agar materi itu tetap ada namun menggunakan kata "dapat" dalam klausul pembentukan sehingga tetap memberi ruang pembentukannya bila dibutuhkan." Pungkasnya. (01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.