Piye

PNS Disbudpar KLU Ditetapkan Jadi Tersangka

PNS Disbudpar KLU Ditetapkan Jadi Tersangka
SuaraLombok.Com | Lombok Utara - Kasus dugaan pungli di kawasan wisata seolah jadi tamparan untuk pemda. Bahkan salah seorang oknum PNS Disbudpar KLU berinisial RM telah ditetapkan sebagai tersangka.

‘’Kemarin kita sudah lakukan koordinasi dengan kejaksaan untuk penetapan status. RM sudah dijadikan tersangka dan pengembangan masih berjalan,” ujar ketua pelaksana saber pungli KLU, Kompol Teuku Ardiansyah, Selasa (7/2).

Teuku yang juga menjabat sebagai Wakapolres Lombok Utara ini menuturkan, modus yang digunakan tersangka dengan tidak melampirkan selip tiket kepada semua wisatawan. Meskipun penarikan yakni berdasarkan jumlah pengunjung dan nominal yang sama.

‘’Artinya dari 10 wisatawan yang datang, yang diberi tiket hanya 3 sampai 4 orang. Sementara uang itu juga tidak disetor semua sisanya ada yang masuk kantong,” jelasnya.

‘’RM ini sebagai otak dan pegawai honor disana tidak digaji, mereka dapat dari uang hasil pungli. Ini yang masuk dalam kategori,” imbuhnya.

Terhadap lima orang lain yang berstatus sebagai saksi kini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Bukan tidak mungkin akan ada tersangka lainnya. Mengingat pihaknya akan segera memangil kepala Disbudpar KLU.

‘’Iya, bukan tidak mungkin ada lagi nanti prosesnya reskrim yang tentukan. Yang jelas kami akan panggil pihak-pihak terkait,” katanya.

Atas kejadian ini pihaknya sangat menyayangkan, karena berdasarkan pengakuan tersangka sistem pungli di Senaru sudah terjadi sejak lama. Hanya saja, sebagai orang baru yang bertugas ia justru tidak merubah sistem yang salah dan malah ikut-ikutan.

‘’Kita sayangkan karena dia baru tetapi tidak mau merubah apa yang dilakukan itu. Padahal dia sendiri tahu kalau saat ini sedang gencar-gencarnya OTT saber,” pungkasnya. 

RM dikenakan undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia melanggar pasal 12 E dan diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun dengan denda maksimal Rp 1 miliar. (08) 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.