Piye

Ingin Cabut Plang Penyitaan, Permohonan Hotel Sentosa Ditolak

Ingin Cabut Plang Penyitaan, Permohonan Hotel Sentosa Ditolak
SuaraLombok.Com | Lombok Barat - Upaya pihak Hotel Sentosa untuk dapat dicabut plang aset sitaan yang ada di area hotel ditolak. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat Hj Lale Prayatni, Rabu (1/2). 

Pihak Hotel Sentosa, kata Lale sudah mengirimkan surat izin pencabutan plang sitaan tersebut, dengan janji akan mencicil pembayaran baik utang pokok, bunga serta denda. ''Kami tolak. Karena kami tetap berkomitmen selama mereka tidak bisa penuhi utangnya kepada pemda,'' ujarnya.

Menurut Lale, pencabutan plang tersebut dapat melanggar Undang-undang yang ada. Yakni Pasal 22 ayat(1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. “Dimana pencabutan sitaan hanya dapat dilaksanakan, apabila penanggung pajak telah melunasi penagihan pajak dan hutang pajak, kalau sampai dicabut sama artinya melanggar undang-undang,” jelasnya.

Lalu bagaimana dengan proses di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram ? Lale menegaskan sampai sejauh ini pihaknya masih melakukan koordinasi. Dari hasil konsultasi, pihak KPKNL Mataram beralasan harus berkoordinasi dengan pusat, karena hal semacam ini baru pertama kali ditangani. ”Mereka perlu mengkaji segala sisi aturan. Lebih jelasnya silahkan tanya ke KPKNL,” kata Lale mengarahkan.

Tak hanya di lelang, Lale juga meyakini bahwa selama hutang pajak itu berlum dilunasi, maka proses perijinan Hotel Sentosa tidak akan dipenuhi. Bahkan, pihak Pemkab Lobar mengancam akan membekukan izin operasional dan izin penjualan minuman beralkohol hotel tersebut. Pihak Bapenda Lobar pun telah berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Satu Pintu. ”Termasuk izin restoran dan izin penjualan Minol. Kita upayakan mengarah kesana,” tukasnya. 

Lebih lanjut disampaikan Lale, pembekuan izin itu berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016, yang merupakan perunahan kedua dari Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012. Bahwa petunjuk pelaksanaan pengelolaan hotel pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan apabila dalam waktu dua bulan tidak dilakukan pembayaran maka akan dilakukan pembekuan izin.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Satu Pintu Lobar, Ahmad Efendi dikonfirmasi belum lama ini membenarkan, bahwa izin hotel baru akan diperpanjang setelah utang pajak lunas.

Perlu diketahui, utang pajak Hotel Santosa saat ini tersisa Rp 5,8 miliar. Plus pajak 2016 yang belum dibayar sebesar Rp 1,9 miliar. Sehingga total yang harus dibayar adalah RP 7,8 miliar. (07)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.