Piye

Fasilitas Harus Dipenuhi Untuk Pengembangan Wisata Halal

Fasilitas Harus Dipenuhi Untuk Pengembangan Wisata Halal
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Keseriusan Pemerintah Daerah Lombok Barat (Pemda Lobar) Untuk menerapkan wisata halal mendapat dukungan penuh dari kalangan DPRD Lobar, terbukti DPRD telah membentuk Raperda Inisiatif dan dengan tegas dalam raperda tersebut Dewan meminta kepada setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi konsep pariwisata halal

Pantauan SuaraLombok.com, pembahasan Raperda tersebut dihadiri oleh kalangan eksekutif yang diwakili dari beberapa SKPD terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perizinan Kabupaten Lombok Barat. Hadir pula dari  para pelaku wisata yang ada di Lombok Barat.

Ketua Pansus Raperda Inisiatif Wisata Halal Drs H Jamhur Memaparkan beberapa rincian standar pengembangan wisata halal, dan sebagai pendukung diharapkan kepada pihak eksekutif atau SKPD terkait dan para pelaku wisata untuk memenuhi beberapa criteria yang telah dibahas dalam drap Raperda Inisiatif DPRD tersebut dan diharapkan kepada para pelaku wisata untuk sebisa mungkin menampilkan kearifan local.

“Raperda Inisiatif ini di bentuk sebagai salah satu upaya dewan mendukung program pemerintah dalam pengembangan wisata halal di Kabupaten Lombok Barat.” Terangnya.

Lanjutnya, DPRD Membentuk Raperda Inisiatif karena sejauh ini pihak eksekutif dianggap tidak maksimal dalam penegembangan wisata halal di Lobar, dan ini bukan sebagai ajang saling menyalahkan, namun lebih condong untuk saling membahu antara eksekutiv dan legislative untuk mewujudkan berjalannya wisata halal di Lobar.

“Terbentuknya Raperda inisiatif DPRD ini sebagai bentuk dukungan teman Dewan terhadap eksekutif.” tandasnya.

Bersamaan, Wakil Ketua III DPRD Lobar Sulhan Mukhlis Mengatakan, Penerapan wisata halal adalah sebagai sebuah pilihan untuk pengembangan pariwisata di Lobar, dan itu di yakini tidak akan mematikan Wisata konfensional, namun ini sebagai factor pendukung untuk pengembangan pariwisata Lombok sebagai Pulau Seribu Masjid.

“Sudah banyak para wisatawan yang mengagumi keindahan alam Lombok, namun mereka sangat menyayangkan masih minimnya fasilitas standar wisata halal.” Terangnya

Lanjut Sulhan, Untuk lebih mengetahui standar tersebut teman – teman Pansus telah melakukan Kunjungan Kerja ke Kementrian Pariwisata Pusat beberapa hari lalu, namun untuk lebih rill memastikan bentuk servis dan standar yang akan di gunakan, maka dari itu pihaknya akan memanggil MUI ke DPR untuk ikut membahas standar apa saja yang akan diterapkan, selain itu, untuk penjaminan makanan dan minuman tetap akan mengacu pada Rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Selain eksekutiv, Legislativ dan para pelaku wisata, senin depan kami juga akan mendatangkan perwakilan dari MUI pada pengesahan Raperda Senin (27/02) mendatang.” Pungkas legislator PKB asal Kediri tersebut

Sementara itu, Perwakilan dari pelaku pariwisata M Tahir Mengatakan Untuk melakukan penerapan dan pengembangan wisata halal tersebut, pihaknya berharap adanya regulasi yang jelas dari Pemda Lobar, dan berharap agar penerapannya secara all aot bukan hanya berbicara masalah industri saja. Namun penerapannya secara menyeluruh dan disiapkan sangsi kepada para pelaku yang enggan menerapkannya.

“Kami tidak akan kewalahan menerapkannya asal disertai dengan regulasi dan peraturan yang jelas dari Pemerintah.” pungkasnya.(01).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.