Piye

Dinas Perumahan Permukiman Targetkan 15 Ribu Rumah Layak Huni Pertahunnya

Dinas Perumahan Permukiman Targetkan 15 Ribu Rumah Layak Huni Pertahunnya
SuaraLombok.com | Mataram - Pengentasan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus digenjot. Dari 14 indikator kemiskinan lima diantaranya merupakan tanggung jawab dari Dinas perumahan Permukiman provinsi NTB. Dinas yang baru terbentuk ini mengemban tugas untuk menurunkan angka kemiskinan dimana pembangunan layak huni merupakan program prioritas yang akan digeber.

Kepala Dinas Perumahan Permukiman provinsi NTB IGB Sugihartha menjelaskan pada tahun ini menargetkan pembangunan rumah layak huni sebanyak 15 ribu unit. Pembangunan belasan ribu unit rumah layak huni ini merupakan salah satu upaya percepatan program pengentasan kemiskinan yang menjadi program prioritas Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Lebih jauh Sugi panggilan akrabnya menerangkan pembangunan rumah layak huni disebutnya sebagai program “Aladin” dimana masyarakat yang mendapat bantuan pembangunan rumah layak huni ini mempunyai kriteria yang telah di tentukan oleh Badan Pusat Statistik yang diperkuat oleh Tim Percepatan penanggulangan Kemiskinan. Adapun rumah layak huni yang dibangun nanti akan bertipe 21 dengan standar yang telah di tentukan yakni rumah yang tidak beratapkan ilalang, tidak berdinding Bedek (bambu) dan tidak berlantai tanah. Pembangunan rumah ini diperkirakan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini, sementara pembangunan sendiri tersebar di seluruh lokasi di NTB.

“Kita menargetkan pembangunan rumah layak huni ini sebagai bentuk upaya mengurangi angka kemiskinan, masyarakat penerimapun harus sudah tedaftar dan sesuai dengan kriteria.” Paparnya.

Sugi menambahkan meski data penerima berdasarkan data yang di keluarkan oleh BPS dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan namun pihaknya tetap menerjunkan tim untuk melakukan verifikasi kembali.

“Kami akan melakukan verifikasi terhadap data yang kami terima, verifikasi nantinya ada dua jenis yakni verifikasi data dan verifikasi lapangan, jadi peruntukan untuk pembangunan rumah layak huni ini benar-benar tepat sasaran.” Ucapnya.

Terkait pembangunan rumah layak huni ini, Sugi mengatakan Pemprov NTB tidak hanya bekerja sendirian tapi akan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota hingga struktur terbawah yakni pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah pusat nantinya akan membangun rusunawa dan rumah khusus, sementara pemerintah propinsi menyediakan anggaran untuk pembangunan rumah layak huni sebesar 25 juta per unit. Sementara untuk kabupaten kota akan membangun untuk penyediaan material pembangunan serta usulan warga dan lokasi warga yang menerima bantuan pembangunan rumah layak huni sedangkan pemerintah desa sifatnya membantu, namun bila ada instruksi dari setiap kepala daerah di kabupaten kota tidak menutup kemungkinan pembangunan rumah layak huni akan lebih cepat terselesaikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di NTB tercatat sebanyak 16,08 dari total jumlah penduduk di NTB. Sementara jumlah warga yang belum mempunyai rumah layak huni sebanyak 286 ribu unit. Dinas Perumahan Permukiman menargetkan pengentasan pembangunan rumah layak huni hingga tahun 2019. Sementara pertahun akan di bangun 15 ribu rumah layak huni yang tersebar di seluruh NTB. (01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.