Piye

Bahas Raperda Pariwisata Halal, Pansus DPRD Lobar Konsultasi ke Kemenpar

Bahas Raperda Pariwisata Halal, Pansus DPRD Lombok Barat Konsultasi ke Kemenpar RI
SuaraLombok.com | Lombok Barat - Panitia Khusus DPRD Lombok Barat yang membahas Raperda Penyelenggaraan Pariwisata Halal melakukan konsultasi ke kementerian Pariwisata RI.

Ketua Pansus H.M Jamhur mengatakan, konsultasi dilakukan untuk memperdalam dan menginventarisir beberapa hal dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD tersebut. Hal ini agar Perda Inisiatif yang dihasilkan DPRD dapat berfungsi maksimal serta tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata RI.

Kabid Wisata Sejarah Kementerian Pariwisata RI, Farida menjelaskan bahwa Lombok merupakan salah satu destinasi favorit dalam pariwisata Halal. Sebab Lombok sudah dua kali memperoleh predikat destinasi terbaik wisata halal dunia yang diselenggarakan di Qatar. Karenanya Kementerian Pariwisata sangat mensupport dan sangat mendukung pembahasan Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Pariwista Halal.

"Kami sangat mendukung ini karena dapat menunjang pelaksanaan wisata halal di Lombok Barat." Ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Farida juga mengatakan beberapa syarat yang dibutuhkan untuk melaksanakan wisata halal adalah tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung wisata halal di lokasi wisata. Salah satunya adalah tersedianya petunjuk arah Kiblat di dalam kamar, tersedianya Al Qur'an serta perlengkapan shalat di dalam kamar.

"Syarat lainnya pelaksanaan wisata halal ini adalah tersedianya pembatas di kolam renang dan pantai antara laki - laki dan perempuan. Hal ini agar wisatawan nyaman beraktifitas" ujarnya.

Dalam Konsultasi ini Ketua dan anggota Pansus DPRD Lobar mempertanyakan tentang efek pelaksanaan wisata halal ini terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke Lombok. Karena hal ini tentunya akan membatasi ruang gerak wisatawan yang akan berkunjung ke Lombok.

Menjawab pertanyaan ini, Farida Kabid wisata sejarah dan budaya Kementerian Pariwisata RI mengatakan kementerian sudah memikirkan hal itu dan pihak kementerian menargetkan wisatawan Timur Tengah akan berbondong-bondong ke Indonesia setelah adanya wisata halal ini. Sebab di beberapa negara juga menjual ikon wisata halal sebagai unggulannya padahal negara tersebut kurang potensial untuk wisata halal.

Farida menambahkan nantinya Pemerintah Pusat akan memberikan sejumlah fasilitas yang dapat mendorong terwujudnya wisata halal di Indonesia. Ia menambahkan Lombok merupakan salah satu daerah yang sangat potensial dalam melaksanakan wisata halal. Hal ini karena kultur masyarakat di Lombok yang sangat cocok untuk wisata halal dan banyaknya destinasi wisata yang menarik di wilayah Lombok.

Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Sulhan Muchlis, ST Memaparkan pada awal masa sidang ini, DPRD Lombok Barat langsung bekerja dengan membahas dua buah Raperda Inisiatif DPRD masing masing raperda tentang penyelenggaraan pariwisata halal dan Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pembahasan dua Raperda ini dilakukan oleh dua Panitia Khusus (Pansus) dimana masing masing Pansus membahas 1 Raperda Inisiatif DPRD.

Lanjutnya, Sementara untuk dapat melakukan pembahasan yang maksimal dua Panitia Khusus ini melakukan studi banding dan konsultasi di dua tempat berbeda. Pansus Raperda Penyelenggaraan Pariwisata Halal melakukan konsultasi ke Kementerian Pariwisata RI di jakarta dan Pansus Raperda Keterbukaan Informasi Publik melakukan studi banding ke DPRD Kabupaten Gianyar Bali. (01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.