Piye

Tiga Instansi Bertanggung Jawab Kasus 12 WNA Tiongkok

SuaraLombok.Com  l  Lombok Timur  -   Saling tuding dan polemik lemahnya koordinasi antar instansi terkait pada kasus 12 Warga Negara Asing/  WNA asal Tiongkok yang didapati bekerja di Kapal Keruk  Cayjun 1 milik PT Pelayaran Sanley di Dermaga Labuan Haji Kabupaten Lombok Timur mulai bermunculan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB  bersama Tim pengawas tenaga kerja Kamis (05/01) mendatangi Kapal tempat isolasi 12 warga Tiongkok  untuk mengorek informasi terkait keberadaan para WNA yang telah sebulan lamanya bekerja di proyek pengerukan kolam labuh Dermaga  Labuan Haji kepada para WNA berikut petugas pelabuhan. 

Tak ingin disalahkan karena di wilayahnya ditemukan pekerja asing yang diduga melanggar aturan, pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur angkat bicara mengenai persoalan ini. Pihaknya  mengaku tidak pernah mendapatkan laporan keberadaan para WNA tersebut  baik dari pihak penyelenggara proyek maupun kontraktor yang mempekerjakan mereka dalam pengerukan pasir yang digawangi Dinas Pekerjaan Umum tersebut. 

" Seharusnya kami diberitahu mengenai adanya pekerja asing yang bekerja di sini, untuk kemudian dilakukan pengawasan sesuai dengan bidang kami," tegas H. Riadatul Yasa PLT Kadis Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur yang turut serta dalam rombongan.

Sementara Pihak Disnakertrans NTB usai mengecek kondisi pekerja asal Tiongkok tersebut menyatakan pihaknya bertanggungjawab terhadap siapapun yang bekerja di darat, sementara untuk yang di laut dan di atas kapal itu tugasnya pihak Imigrasi untuk melakukan pengawasan.

“Kalau memang  benar mereka itu bekerja di darat setelah kami temukan bukti-buktinya, maka tentunya kami akan membuatkan nota nantinya, karena telah melanggar aturan yang ada," ujar HM Darman  selaku Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan  Disnakertrans NTB usai melihat kondisi para TKA (Tenaga Kerja Asing Red).

Darman menambahkan sampai saat ini masih mengumpulkan bukti terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Para pekerja asing tersebut dan telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk mendapatkan data berikut visa dan paspor. Namun dirinya mengaku masih belum bertemu dengan Dinas PU yang melaksanakan proyek Dermaga tersebut. 

Kasus keberadaan WNA asal Tiongkok yang ditemukan bekerja di Lombok Timur setidaknya menggambarkan masih lemahnya pengawasan serta koordinasi antar dua lembaga yakni pihak Imigrasi dan Disnakertrans harus menjadi bahan evaluasi ke depan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Disisi lain Dinas PU juga menjadi instansi yang patut dimintai pertanggungjawaban karena menjadi pihak penyelenggara proyek. (RS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.