Piye

Soal Kontrak Pengerukan Labuhan Haji, Dewan dan Bupati Lotim Beda Pendapat

Suara Lombok.Com | Lombok Timur  - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, H. Khaerul Rizal meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk memutuskan kontrak dari kontraktor yang mengerjakan proyek pengerukan dermaga Labuhan Haji. Namun disisi lain, Bupati Lotim H.M. Ali BD justru tetap akan melanjutkan kontrak kerja sama itu.

Ketua DPRD Lotim itu mengatakan, sampai batas kontrak berakhir proyek pengerukan kolam di dermaga Labuhan Haji itu belum juga dikerjakan. Sementara itu, informasi yang diperoleh perusahaan yang mengerjakan pengerukan kolam labuh dermaga Labuhan Haji tersebut telah memperoleh uang muka sebesar 20 persen dari nilai kontrak dibawah Rp40 Milyar.

"Saya minta agar PU memutuskan kontrak dengan perusahaan yang mengerjakan kolam labuh dermaga Labuhan Haji, karena tidak berhasil sampai batas kontrak yang telah ditentukan," tegas Rizal kepala suaraLombok.com di ruang kerjanya.

Rizal pun menyarankan agar Dinas PU Lotim segera mencari kontraktor lainnya yang lebih bonafit agar pengerjaan proyek pengerukan Labuhan Haji tersebut segera rampung. Dia juga menilai bahwa kontraktor saat ini tidak memiliki kualifikasi dalam pengerjaan pengerukan dermaga.

Terkait pemberian uang muka sebesar 20 persen dari nilai proyek yang ada, Rizal pun menyarankan agar uang tersebut ditarik lagi karena kontraktor itu dianggap gagal mengerjakan tugas dan tanggungjawabnnya menyelesaikan pekerjaannya.
"Kalau ada persaolan alam dilapangan dalam pengerjaannya tentu bisa dimaklumi, akan tapi ini dalam kondisi normal perusahaan itu tidak bisa mengerjakannya, ini namanya pelanggaran," tambah Politisi Partai Demokrat ini.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Lotim, H.M. Ali BD justru bersebarangan penyataannya dengan Ketua DPRD Lotim. Dia tetap menginginkan agar proyek pengerukan dermaga Labuhan haji yang saat ini dikerjakan oleh kontraktor PT Gunakarya Nusantara harus dilanjutkan dan tidak boleh diputuskan.


Dia menilai, kontraktor tersebut merupakan satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakaan pekerjaan pengerukan di Indonesia. Sehingga tentunya harus diperpanjang kontraknya. "Tidak boleh diputuskan kontraktornya, kalau itu sampai terjadi tentunya proyek ini tidak ada bisa jalan nantinya pengerjaannya kalau dikerjakan oleh kontraktor lainnya," tegas Ali BD singkat. (RS)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.