Piye

Pemkab Loteng Masih Belum Relakan Nambung Untuk Lobar

SuaraLombok.Com | Lombok Tengah—Setelah sebelumnya sempat ditangani oleh pemerintah pusat, urusan tapal batas wilayah antara Lobar dan Loteng, Nambung kembali dilempar ke Provinsi.

Hal ini dikatakan Asisten I Sekda pada Setda Loteng, HL M Amin saat dikonfirmasi tentang lahan sekitar seluas 500 hektare ini.

“Saya sudah diutus ke Provinsi untuk menyelesaikannya setelah Kemendagri menyerahkan kembali, tetapi saya amati ada perubahan kembali pada Peta batas wilayahnya,” bebernya pada awak media.

Karena perubahan peta itu, Pemkab Loteng yang ia wakili tidak mau begitu saja menandatangani keputusan. Sebab, lanjut dia, menurut data yang ada, tertanggal 15 Oktober 1945 hingga terbitnya Perda 7 tahun 2011, peta tematik Loteng tidak ada.

“Saat saya menghadap Pemprov, disodorkan dua peta, pertama terhitung tanggal 15 Oktober ’45 sampai keluarnya Perda 7 tahun 2011 tentang RTRW dan peta kedua ada perubahan yang sangat signifikan, kok tiba-tiba Nambung masuk wilayah tetangga (Lombok Barat, Red),” bebernya panjang lebar.

Untuk peta kedua, gambar pada peta kedua mengacu pada Keputusan Gubernur NTB tahun 1992 yang diperkuat oleh penandatanganan pihak-pihak tertentu tanggal 9 Juni 2016.

“Kita sebenarnya tidak mau urusan ini terus berlarut, tapi kita juga tidak mau gegabah dan menyerahkan begitu saja wilayah kita ke sana,” tegasnya. (09)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.