Piye

Mutasi Jabatan Pemprov NTB didominasi Wajah Lama

SuaraLombok.Com  l  Mataram – Mutasi atau rotasi jabatan struktural di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali dilakukan  Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai langkah efisiensi, penyegaran sekaligus upaya perbaikan kinerja Aparatur Sipil Negara/ ASN di bawah kepemimpinannya.

Secara kuantitas jumlah pejabat eselon II, III dan IV yang dirotasi pada Selasa (03/01) siang memang terbilang banyak mencapai ratusan orang dan mencatat rekor terbanyak sepanjang dua kali masa kepemimpinan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.  Hal tersebut dilakukan karena adanya peraturan pemerintah PP tentang perubahan struktur Oganisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Badan kepegawaian Daerah, DR. H. Abdul Hakim mencatatat sedikitnya 900 orang dikukuhkan dan direposisi pada mutasi kali ini,  dengan rincian, 48 eselon II, 276 eselon III dan 600 eselon IV. Keputusan tersebut diambil pihak Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) setelah melalui beberapa kali penundaan,  dalam rangka singkronisasi reposisi  aparatur berikut mengisi Organisasi Perangkat Daerah (ODP) Pemprov NTB yang dinilai butuh penyegaran demi optimalisasi kinerja.

“Prinsipnya kita menghindari kesalahan sekecil apapun, agar betul betul akurat maka perlu pertimbangan yang matang, dan dari hasil rapat Baperjakat kita bersepakat  menggelar mutasi hari ini” papar Abdul Hakim menjawab pertanyaan penyebab beberapa kali diundurnya proses mutasi pejabat di lingkup provinsi tersebut.

Hakim menambahkan mutasi atau pengisian OPD ini tetap dilakukan secara struktur dan berdasarkan peraturan pemerintah/ PP  agar tidak terjadi kesalahan ke depanya. Dia mencontohkan dalam pengisian OPD yang baru di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan misalnya, tidak akan terjadi perubahan di SMA/ SMK terkait pengisian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) SKPD akan dilakukan pengisian sambil menunggu terbitnya SK Mendagri tentang struktur dua Unit Pelaksana Teknis tersebut. Hal itu  katanya disesuaian dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2016 tentang organisasi Perangkat Daerah.

“Itu ada petunjukn ya di PP harus ada SK Mendagri. Mudah mudahan awal Januari sudah Keluar”  pungkasnya.

Di sisi lain dalam mutasi kali ini, kesan bongkar pasang  pejabat struktural sangat kental terasa.  Pada jabatan setingkat eselon II  misalnya masih banyak didominasi nama pejabat lama yang hanya dirotasi jabatannya.  Hj Putu Selly yang sebelumnyab menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM digeser posisinya menjadi Kepala Dinas Perdagangan. Hj. Budi Septiana yang sebelumnya menjabat kadis Perindustrian dan perdagangan, kini menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Hj. Husnandiaty Nurdin yang semula Kadis Kehutanan digeser Menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Sementara posisi penting lainnya  meski berubah nama namun tetap diisi oleh pejabat sebelumnya, seperti jabatan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan yang semula bernama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tetap dipimpin oleh H. Muh. Suruji berikut jabatan Kepala Dinas Pariwisata juga tetap dijabat pejabat lama H.L. Moh. Faozal.

Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin usai pelantikan menyatakan mutasi atau rotasi Jabatan di tubuh ASN itu hal biasa dan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku  tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan penyegaran jabatan struktural. Menurutnya selama memenuhi persyaratan, tentunya butuh penyegaran.

“ Mutasi dan Rotasi itu hal biasa, semuanya butuh penyegaran dan dilakukan dengan mekanisme yang ada, soal puas atau tidak sudah biasa, sumpah jabatan ASN kan siap ditempatkan dimana saja” ungkap Amin mengomentari soal mutasi yang dilakukan.

Sementara terkait adanya sejumlah SKPD yang masih lowong pasca mutasi, Amin menambahkan untuk sementara posisi tersebut akan diisi oleh PLT untuk sementara waktu, sambil menunggu proses lanjutan.  Amin juga memastikan posisi tersebut tetap akan segera terisi tanpa terkecuali. (RDS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.