Piye

Hotel Masih Nunggak Pajak, Ini Upaya Pemerintah Saat Ini

Hotel Masih Nunggak Pajak, Ini Upaya Pemerintah Saat Ini
SuaraLombok.Com | Lombok Utara - Pemkab Lombok Utara terus berupaya untuk menagih piutang pajak sejumlah hotel dari tahun 2016 lalu.Tunggakan pajak sebesar Rp 11 miliar, kini tersisa hanya Rp 2 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) KLU, Zulfadli mengaku telah melakukan langkah persuasif. ‘’Sudah ada hotel yang melunasi kan kemarin batasnya hingga 31 Desember. Kini dari nominal belasan miliar itu sudah tersisa kurang lebih Rp 2 miliar. Kami disini akan terus mengupayakan penagihannya,” ujarnya, Senin (23/1).

Menurutnya, pada waktu itu terdapat empat hotel besar memiliki piutang hingga miliran rupiah. Dua diantaranya sudah melunasi meski dua lagi masih belum.. Dua dari empat hotel ini berlokasi di darat dan juga di pulau.

“Kami belum tahu pasti soal kendalanya. Yang jelas kita akan kejar terus,” imbuhnya.

Pihaknya pun mengakui pada tahun ini sistem terkait pajak akan dibenahi total. Mengingat, Pemkab sudah bekerjasama dengan Pemkot Bandung untuk memasang aplikasi E-Pajak menggunakan sistem online. Nantinya dapat diketahui hotel atau inventaris pajak lainnya yang belum membayar, ataupun yang tidak membayar. Dengan sistem ini pula, ia berharap supaya sejumlah pengusaha dapat mentaati aturan.

"Nanti realisasinya bulan Februari, setelah itu baru kita pasang ke hotel modelnya ini tiping box. Artinya, data yang masuk ke hotel akan bisa di akses langsung oleh pemkab,” jelasnya.

Implementasi dari pada aplikasi ini dilakukan secara bertahap. Pasalnya dari ratusan hotel di KLU tidak semua yang bisa terpasang lantaran terkendala biaya. Namun, sudah jelas hotel yang menyangkut ini merupakan hotel besar dengan pendapatan terbilang cukup besar.

Berkaca pada tahun sebelumnya, dalam hal ini Pemkab pun tak mau kecolongan, sehingga pembenahan di internal terkait perpajakan pun dilakukan matang-matang.

"Memang kebanyakan hotel yang bersifat konvensional belum dipasangi tiping box. Tetapi mereka melakukan pembayaran sendiri ke Bank daerah. Dalam hal ini kejujuran dipertaruhkan, sebab mereka akan merekap dan juga melakukan pembukaan yang nantinya kita akan cek, misalnya untuk sebulan sekali,” pungkasnya.(08).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.