Piye

Hore ! Kode Registrasi Desa Bakal Keluar Bulan Depan

SuaraLombok.com | Lombok Utara - Berakhir sudah penantian 10 Desa Persiapan di Lombok Utara.Pasalnya kode registrasi Desa yang saat ini dinanti-nantikan bakal segera keluar bulan Februari tahun 2017 ini. Hal ini berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang peraturan Desa telah dikeluarkan dan berlaku tertanggal 1 Januari 2017.

 ‘’Iya memang ini yang sedang kami tunggu-tunggu,” ujar Kabag Pemerintahan Setda Lombok Utara, Tresnahadi, Kamis (12/1).

Menurutnya, Pemprov NTB sudah berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Utara. Pihaknya saat ini tengah mengebut proses perhitungan batas Desa sebagai salah satu syarat yang diminta oleh Pemprov. Ketika batas-batas tersebut sudah diserahkan, otomatis kode registrasi bisa keluar.

‘’Ketika sudah diserahkan maka akan langsung keluar ini bisa kita tetapkan langsung,” katanya.

Dijelaskannya, kode register Desa persiapan ini terdiri dari delapan digit dengan format dua digit. Pertama kode kabupaten, dua digit berikutnya kode kecamatan, dan empat digit terakhir merupakan nomor urut. Maka dari itu, pihaknya berharap ketika sudah definitif dan telah berjalan baik maka Pemkab akan mengusulkan wacana pemekaran Kecamatan di KLU.

‘’Tinggal dikeluarkan gubernur atau Biro Pemerintahan, paling lambat Februari diterbitkan. Ini menjadi salah satu acuan untuk kita memekarkan Kecamatan kedepannya nanti,” jelasnya.

Kode register ini juga menjadi dasar Pemkab untuk melantik ulang Penjabat Kepala Desa Persiapan yang sudah ditunjuk oleh Bupati KLU kala itu, yaitu Djohan Sjamsu. Karena jika mengacu kepada mekanisme yakni PP 43 Tahun 2014, pelantikan Penjabat kades dilakukan setelah terbitnya kode register.

‘’Kita akan lantik nantinya 10 penjabat Kades ini. Kalau Februari keluar kode register, sesegera mungkin kita akan lakukan,” tegasnya.

Kendati demikian, kode registrasi tidak serta merta desa persiapan bisa langsung jadi desa definitif. Masih ada proses evaluasi selama maksimal tiga tahun. Ketika Desa dirasa tidak mampu melaksanakan adminitrasi dengan baik, maka kemungkinan besar akan digugurkan kemekarannya.

‘’Kalau dalam evaluasi tidak sampai tiga tahun dinyatakan sudah layak jadi desa definitif tinggal kita usulkan dan buatkan peraturan daerah dan disampaikan ke provinsi,” pungkasnya.(bon).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.