Piye

Gawat, Lapak Arena Buah Diduga Diperjual Belikan

SuaraLombok.com | Mataram- Sebanyak dua buah lapak di lingkungan Arena Buah Kelurahan Cilinaya diduga diperjual belikan. Hal ini di sampaikan oleh kepala Lingkungan Arena Buah, Sang Putu Wijaya saat tengah melakukan pemeriksaan ke lokasi.

“Ini sudah melanggar Perda yang ada,” tegasnya, saat berada di lokasi lapak yang diduga diperjual belikan, Rabu (25/1).

Ia mengaku sempat curiga kepada beberapa oknum yang berkepentingan. Sebab penjual sampai berani memperjualbelikan lapak milik pemerintah itu.

“Makanya kita hadirkan semua untuk menghilangkan kecurigaan tersebut,” ungkapnya
Putu menambahkan, hal ini juga menjadi atensi Camat Cakranegara. Bahkan camat memintanya untuk menindak tegas penjual yang memperjualbelikan lapak itu.

“Kata beliau bila perlu dibawa ke ranah hukum,” tuturnya.

Di lokasi tersebut juga hadir ketua APKLI Mataram, Lurah Cilinaya, beserta babhinkamtibmas Cilinaya. Ketua APKLI Kota Mataram M Syahidi mengatakan, jual beli lapak pemerintah tentu menyalahi peraturan Perda yang ada.

“Tidak boleh dijual belikan. Itu bisa dipidanakan jika ada bukti yang konkret,” tegasnya.

Namun setelah menelusuri kasus di Lingkungan Arena Buah tersebut, ia mengatakan hal tersebut bukan termasuk dalam jual beli. Lapak tersebut dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang oleh penjual bernama Sumarni.

Saat ini lapak yang menjadi jaminan tersebut justru rencananya akan dibongkar, karena keluhan dari pemilik ruko dibelakang lapak tersebut. Tapi sebelum pembongkaran, ia meminta kepala lingkungan dan lurah untuk bersurat pada Satpol PP Kota mataram.

“Biar yang bongkar itu Satpol PP, bukan kita,” ujarnya.

Sementara ini, dia mengaku telah berkomunikasi dengan pemilik ruko. Pemilik ruko mengijinkan penjual tetap berjualan, namun lapak harus diperkecil. Selain itu tidak mengganggu akses keluar masuk ruko itu.

Ia menambahkan, jika pemilik ruko merasa keberatan pada satu lapak tersebut, maka APKLI juga akan melakukan keberatan pada lapak lain disebelahnya. Namun lain halnya jika pemilik ruko keberatan pada seluruh lapak.

“Maka pemilik harus bersurat pada pemerintah kota,” pungkasnya.

Sesuai dengan Perda No 10 tahun 2015 tentang Pemberdayaan PKL. Pemerintah melakukan pemberdayaan pada seluruh PKL. Namun tidak harus mengganggu ketertiban lingkungan tersebut.
Sementara Lurah Cilinaya IGA Nugrahini mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi untuk mencari solusi. Semua pihak terkait akan diundang untuk berdiskusi terlebih dahulu.

Selain itu, pihak kelurahan menginginkan seluruh PKL di lingkungan tersebut ditata ulang. Sebab banyak dari mereka telah menyalahi aturan dan mengganggu badan jalan.

“Kita kasih ijin sementara sambil menunggu solusi. Mereka akan kita berikan pengarahan untuk tidak melanggar,” tutupnya. (10)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.