Piye

Tagih Sisa Piutang, Pemda KLU Tak Akan Tempuh Jalur Hukum

SuaraLombok.com | Lombok Utara – Sejumlah pejabat dan pihak ketiga di KLU masih memiliki piutang pada Pemda Lombok Utara. Hingga saat ini tercatat piutang belum tertagih sebanyak Rp 425 juta. Sebab itu Pemda KLU memberi batas pembayaran tunggakan  hingga 30 Desember mendatang.

Kepala Inspektorat KLU, Zaenal Idrus mengatakan sejumlah piutang terus ditagih sejak 2009 silam. Namun hingga sekarang hanya mampu tertagih sebesar Rp 4 miliar atau sekitar 90,53 persen. Tersisa sekitar 9 persen lagi tentu ini yang masih belum terbayar.

‘’Sisanya sekitar 9 persen, dan kami sudah memberikan batas waktu sampai tanggal 30 Desember 2016 nanti,” tegas Kepala Inspektorat KLU Zaenal Idrus, Jumat (16/12).


Menurutnya, Tim Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Pemda KLU akan mempersiapkan langkah  menangani hal ini. Mulai dari secara door to door maupun pedekatan persuasif. Cara lainnya yakni menyiapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Hal ini disediakan jika nantinya mereka tidak ada niat untuk membayar sampai batas waktu, maka wajib menandatangani surat ini.

‘’Surat akan ditetapkan oleh pak Bupati, kalau sudah bayar maka otomatis keterangan ini dihapus. Ini penting karena paling banyak berasal dari pihak ketiga dan pihak ketiga ini dari luar KLU,” tegasnya.


Dijelaskan, pihak ketiga masih mendominasi piutang di Pemda KLU. Bukan tanpa alasan, keterlambatan denda yang masuk ke kas daerah sering menjadi temuan. Belum lagi ketika ada pemeriksaan tim BPK umumnya selalu muncul indikasi kerugian daerah.

‘’Memang sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan melainkan hanya kesalahan administrasi saja. Apalagi waktu terbatas sehingga ditemukan sisa yang belum diselesaikan,” katanya.

Sebenarnya Pemda KLU bisa menempuh jalur hukum,  guna mempercepat sekaligus memberikan efek jera bagi ketiga sumber piutang jika membandel. Hanya saja, menurut Zaenal persoalan ini merupakan kebijakan internal dan sebisa apapun harus diseleseikan ditingkat internal. Ia pun tak menampik menjaga sebuah relasi baik harus dikedepankan kendati pun banyak rekanan merupakan orang luar KLU.

‘’Kami tidak akan tempuh jalur hukum, karena ini persoalan internal pemda. Jadi cukup diselesaikan disini saja,” pungkasnya.(rgw).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.