Piye

Pindah Fraksi, 4 Anggota PKN Ini Belum Lengkapi Surat Partai

SuaraLombok.com | Lombok Utara - Fraksi Persatuan Keadilan Nasional (PKN) DPRD Lombok Utara terpecah belah. Tak sejalan sejumlah anggota justru melakukan ekspansi ke fraksi Demokrat. Hanya saja, 4 dari 5 anggota tersebut hingga sekarang belum juga melengkapi surat mundur dari masing-masing ketua parpol yang bersangkutan.

Pimpinan DPRD KLU, Sudirsah Sujanto menyampaikan hal ini dalam rapat paripurna. secara resmi Pimpinan DPRD telah menerima Surat Keterangan pengunduran diri Zarkasi,  anggota fraksi DPKP Persatuan Keadilan dan Pembangunan Indonesia (PKPI) Lombok Utara. Sementara sisanya yaitu, Adam Malik, Abdul Gani (PKB) dan Raden Sugeti, Drs. Sengrajib (Partai Nasdem) belum mengajukan SK Parpol masing-masing.

‘’Surat yang ditujukan DPKP PKPI ke Pimpinan DPRD sebatas menarik keanggotaan saudara Zarkasi dari Fraksi PKN, tetapi belum menentukan ke Fraksi mana akan bergabung. Artinya, masih harus diajukan SK Partai terkait ke Fraksi mana yang bersangkutan bergabung,” jelasnya, Selasa (20/12).

Pihaknya masih menunggu SK parpol dari masing-masing anggota yang bakal keluar dari fraksi PKN. Mengingat pernyataan diri keluar dan masuk fraksi lain, masih terbatas pada pernyataan tertulis secara pribadi anggota dewan bersangkutan.

‘’Kami masih menunggu karena Zarkasi yang sudah fix di tandatangani langsung oleh Ketua DPKP PKPI KLU, Bagiarto, dan Sekretaris DPKP KLU, Sariful Khair. Dengan legalitas partai anggota dewan bersangkutan,” jelasnya.

Kendati keluar dari fraksi lama, Sudirsah masih mengakui status di alat kelengkapan DPRD KLU. Baik sebagai anggota maupun ketua, alat Kelengkapan kelima orang itu tidak ada masalah. Pasalnya sejumlah orang tersebut ada yang menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan, Ketua Baleg, hingga Ketua Komisi di DPRD KLU.

‘’Terkait status mereka di alat kelengkapan, masih kita kaji aturan,” katanya.

Menyinggung kemungkinan bongkar pasang alat kelengkapan di DPRD KLU, Sudirsah memastikan akan dilakukan pada Januari 2017 mendatang. Periode itu menggenapi masa 2,5 tahun jabatan anggota DPRD di alat kelengkapan DPRD untuk bisa dirombak.

‘’Mengenai kapan waktunya, nanti Banmus akan membuat jadwal. Karena Januari itu sudah pas 2,5 tahun masa jabatan, sehingga bisa dilakukan pergantian,” pungkasnya.(rgw).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.