Piye

Gawat, Mafia Pupuk Rasuki Pemerintah ?

SuaraLombok.Com|Lombok Tengah - Masyarakat petani di Kabupaten Lombok Tengah harus berhati-hati. Pasalnya mafia pupuk diindikasikan kembali bergentayangan. Parahnya lagi, mafia-mafia tak bertanggung jawab itu diduga mulai menyusupi kalangan pemerintahan.

Ketua Serikat Tani Nasional (STN) cabang NTB, M. Ghazali Selasa (20/12) menegaskan, kebijakan yang dibuat pemerintah seolah-olah bertentangan dengan konsep kebutuhan masyarakat. Parahnya lagi, aturan yang dibuat selama ini tidak pernah diawasi sehingga praktik di lapangan tidak seusai dengan aturan yang ada. “Kalau kita padukan dengan konsep kebutuhan masyarakat, aturan pemerintah itu jelas bertentangan,” kritiknya.

Dicontohkan Ghazali, ketentuan harga pupuk di masing-masing pengecer harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Hanya saja, dalam praktiknya, justru masyarakat harus rela membeli pupuk di luar pengecer resmi karena penyaluran pupuk tidak pernah tepat waktu.

Di sisi lain, lanjut dia, pupuk jenis apapun seharusnya didistribusikan ke kelompok tani sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang notabene harus dibuat oleh kelompok tani, tetapi kemudian praktik di lapangan, justru yang membuat RDKK adalah pengecer. “Ini kan lucu, bagaimana bisa rencana kebutuhan itu dibuat pengecer, kalau tidak percaya, saya persilakan pemerintah cek sendiri,” tantangnya.

Dikonfirmasi mengenai kelangkaan pupuk, Ghazali menegaskan tidak ada istilah langka. Hanya saja, sistem pendistribusian dari distributor ke pengecer dan dari pengecer ke petani yang tidak beres. Belum lagi, pemerintah seolah tutup mata terhadap masalah ini. Hal itu terbukti hingga menjelang musim pemupukan, beberapa wilayah seperti Bilelando, Kidang, Pujut, Janapria, Pratim dan beberapa wilayah lainnya masih tidak mendapat pasokan pupuk sama sekali. “Saya dihubungi teman-teman KPD (Komite Pimpinan Desa, Red), mereka bilang nihil,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Asisten II Setda Loteng, H.M. Nasrun yang juga Plt Kadis Pertanian mengakui, saat ini pupuk di Loteng masih minim pendistribusian. Namun dia menolak jika pihak-pihak tertentu lantas menyalahkan pemerintah.
Ditegaskannya, kelangkaan pupuk ini terjadi karena ada target baru dari Kementerian Pertanian mengenai luas tanam. “Kita sebenarnya punya 29 ribu hektar  lahan, tapi Menteri minta ditambah jadi 40 ribu dan kita berani sepakat hanya 35 ribu saja, ini yang buat jatah kita seolah kurang dan terjadi kelangkaan,” jelasnya panjang lebar.

Kendati begitu, ia memastikan jika pihak PT Kaltim sebagai salah satu perusahaan penyedia sudah sanggup menambah jatah untuk Loteng dengan syarat ada surat bupati. (ray)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.