Piye

Dialog Publik LSP2M, Ungkap Problematika Permasalahan HAM



Suara Lombok.Com | Lombok Timur - Lembaga Studi Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB menggelar Dialog Publik di Hotel Nutana Mataram, Selasa (27/12). Dialog publik itu sendiri mengangkat tema, refleksi Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia, upaya meminimalisir pelanggaran HAM di NTB.

Dalam dialog tersebut terungkap sejumlah problematika permasalahan HAM. Dialog itu sendiri menghadirkan tiga pemateri, yakni Kepala Bagian Hukum Kepolisian Daerah (Polda) NTB, AKBP Diky Subagio, salah seorang Kabid di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, I wayan Puspa dan unsur akademisi dari Istitut Agama Islam Negeri Mataram, Dr. M. Abdun Nasir.

Dalam paparan singkatnya, Kepala Bagian Hukum Polda NTB menyebut secara prinsip, semua tugas polisi ada keterkaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Semua tugas polisi terkait HAM. Diterangkan, tugas utama dari polisi adalah pelindung pengayom hak masyarakat.

Dia juga tak menampik adanya sejumlah interpretasi dari elemen masyarakat terkait keberadaan aparat kepolisian selama menjalankan tugas. Ada petugas dianggap tidak sewenang-wenang dan semacamnya.  Dia menjelaskan, secara prinsip aparat kepolisian bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).  Jika dalam pelaksanaan tugas kepolisian selama dipersilahkan kepada warga untuk mengajukan gugatan dan siap melalui proses praperadilan.

Sementara itu, akademisi dari IAIN Mataram, Dr. M. Abdun Nasir menguraikan, akar masalah munculnya masalah HAM tidak lepas dari ketidaktahuan. Lanjutnya, ada yang kurang memahami makna dari masalah HAM itu sendiri. Menurut dia, HAM sebagai hak paling mendasar dalam hidup ini juga terjadi perbedaan prinsip. Antara definisi secara universal dan nasional. Bahkan ada perbedaan dalam interpretasi secara kelokalan dan penafsiran keagamaan.

Dia kemudian mencontohkan, perkawinan di bawah umur dalam hukum internasional itu pelanggaran HAM. Akan tapi dalam hukum lokal tidak masalah, apalagi secara agama. Tawaran solusi disampaikan Akademisi IAIN Mataram in, bukan dengan cara menghukum. Tapi ada solusi dengan memberikan pendidikan literasi HAM.  HAM Ini sifatnya fundamental. Sehingga sosialisasi HAM ini juga bisa dilakukan melalui dunia pendidikan.

Sementara itu, I Wayan Puspa menerangkan, semua unsur pemerintahan di tingkat daerah di NTB diarahkan untuk peduli terhadap HAM. Secara umum, Provinsi NTB ini sudah cukup peduli terhadap HAM. Pemerintah daerah tingkat kabupaten pun di dorong untuk peduli terhadap HAM.

Wujud kepedulian terhadap HAM ini bisa dengan melahirkan produk-produk hukum yang bermuara pada kepedulian terhadap HAM. Dalam catatan Kementerian Hukum dan HAM, NTB berdasarkan data masuk dalam tanda merah terkait HAM. Tanda merah ini dinilai bukan karena tidak peduli, melainkan hanya karena kurang data pendukung yang membuktikan NTB ini benar-benar peduli HAM.

Data tersebut harus dilaporkan ke pemerintah pusat. Dimungkinkan karena masalah-masalah laporan yang kurang lengkap ini, sehingga NTB masih pada zona merah. “Jadi warna merah karena tidak masuk data data saja,” terangnya.

Adapun dari sisi program-program yang dilahirkan pemerintah NTB dinilai sudah menunjukkan kepedulian terhadap HAM. Antara lain, dilihat dari adanya program Angka Buta Aksara Nol, Angka Drop Out Nol dan Angka Kematian Ibu dan Anak Nol. (RS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.