Piye

Akacindo Enggan Sandarkan Kapal di Bangsal

suaralombok.com | Lombok Utara – Asosiasi Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) enggan menuruti keinginan Pemprov NTB. Meski sebelumnya Pemprov telah mengeluarkan kebijakan, seluruh kapal cepat rute Bali-tiga Gili harus menyandar terlebih dahulu di Pelabuhan Bangsal Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Ketua Akacindo, Sugita mengatakan, Asosiasinya enggan menuruti kebijakan Pemprov lantaran fasilitas Pelabuhan Bangsal yang masih minim.

"Disitulah tugas pemerintah untuk membantu dengan membangun fasilitas yang memadai,” ujarnya. Senin (5/12).

Seperti dermaga apung, bangsal hanya bisa dipakai 4 boat kecil secara bersamaan. Jeti beton dermaga terlalu tinggi sehingga sangat berbahaya apabila terpeleset. selain itu, ruang tunggu masih tidak layak bagi para wisatawan yang datang dari Bali ke Pelabuhan tersebut.

Terakhir terkait soal regulasi masuk kawasan. Wisatawan akan merasa tidak nyaman karena perpindahan dari fast boat ke speedboat dengan alasan tidak menghemat waktu.

"Ini semestinya harus dipertimbangkan dahulu,” jelasnya.‘

Lebih lanjut, Sugita mengatakan persoalan aturan pelabuhan Bangsal saat ini dianggap terlalu rumit. Apabila wisatawan tidak naik cidomo harus jalan kaki dan jaraknya pun cukup jauh. Kebijakan menggunakan speed boat ke masing-masing pulau, bertentangan dengan alasan keamanan dan kenyamanan.

"Kami siap dan patuh, namun jikalau kami di paksa tanpa dasar hukum yang jelas kami akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan UU pelayaran yang berlaku di NKRI,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT), Acok Zaini Baso, mengaku kebijakan itu nantinya akan berdampak pada kelangsungan kunjungan wisatawan. Kendati demikian, apa jadinya ketika sekiranya pihak Akacindo mengalihkan jasa transportasinya ke daerah lain selain ke NTB.

"Saya yakin kalau sampai itu dilakukan Akacindo, maka 50 persen angka kunjungan ke lombok ini akan hilang,” cetusnya.

Wisatawn selama ini tidak ingin ribet dengan pola-pola yang diinginkan pemerintah. Seperti oper alih penumpang apalagi sampai menunggu lama. Karena pola satu direct menurut mereka lebih menghemat waktu daripada harus di pindah-pindah.

‘’Kami akan mengadakan hearing dalam waktu dekat ke pemerintah provinsi maupun ke Lombok Utara. Karena sebaiknya pemerintah mengkaji kembali kebijakan itu,” pungkasnya.(rgw).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.